Unjuk rasa dokter di Medan. Foto: Antara


KBR, Jakarta- Sekitar dua ribu dokter berunjuk rasa menolak program pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) bertepatan dengan Hari Dokter Nasional. Program studi DLP adalah pendidikan kedokteran lanjutan yang setara dengan jenjang spesialis. Tujuannya agar dokter layanan primer dapat mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat melalui sosialisasi kepada keluarga, sehingga dapat melakukan pencegahan penyakit.


Juru bicara massa aksi, Agung Sapta Adi menilai dokter layanan primer identik dengan dokter umum sehingga tidak perlu DLP.

"Penolakan kami terhadap program Dokter Layanan Primer bukan kita menolak dokter layanan primernya, tetapi dokter layanan primer itu sudah identik dengan dokter umum yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada dasarnya bahwa kompetensinya itu harus diperbaiki, harus disempurnakan silahkan. Dapat melalui suatu pendidikan berkelanjutan yang dilakukan oleh profesi dokter oleh Ikatan Dokter Indonesia, atau pemerintah mengadakan kursus singkat. Tidak harus melalui pendidikan spesialis yang notabene tidak ada gunanya," Agung di Depan Istana Negara Jakarta, Senin (24/10/2016).

Pembukaan program studi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan akan membuka prodi DLP.

Agung menilai yang membuat layanan primer tak berjalan baik bukan hanya karena dokter. Namun ketersediaan fasilitas maupun daya dukung pemerintah untuk membenahi sistem kesehatan.

"Penguatan layanan primer ini tidak hanya dilakukan oleh dokter harus ada kebijakan politik, harus ada anggaran dan program dokter layanan primer ini adalah sebuah pemborosan," imbuh Agung.

Ia mengatakan aksi damai juga dilakukan oleh perwakilan dokter di seluruh wilayah Indonesia. Agung menjamin meskipun ribuan dokter berunjuk rasa, layanan kesehatan tak akan ditinggalkan.

"Kan ini hanya perwakilan, masih ada dokter lain yang menjalan tugasnya dengan baik. Jadi tidak mungkin pelayanan itu ditinggalkan," ujarnya.

Selain itu, ribuan dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga mendesak pemerintah agar lebih fokus memperbaiki program prioritas. Di antaranya, minimnya alat kesehatan, kelangkaan obat, persoalan obat palsu, sarana dan prasana puskesmas dan rumah sakit yang masih minim.

Mereka juga meminta pemerintah untuk mengendalikan biaya pendidikan kedokteran agar lebih inklusif bagi masyarakat. Memperbaiki regulasi jaminan kesehatan nasional, menghapuskan pajak alat kesehatan dan merevisi regulasi soal pendidikan dokter.


Editor: Sasmito

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!