Protes Menteri Susi, Ratusan Kapal Penangkap Ikan Mogok Melaut di Pelabuhan Benoa

"Kalau memang ini berlanjut tidak ada suatu keterbukaan aturan oleh pemerintah, mungkin kita akan ikat semua."

Rabu, 05 Okt 2016 14:02 WIB

Ratusan kapal mogok melaut, memprotes kebijakan Menteri Susi. (Foto: KBR/Yulius M.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Bali- Pengusaha kapal tuna mogok melaut.  Aksi Mogok dengan mengikat  kapal di pelabuhan Benoa dilakukan karena kecewa  aturan Permen No. 57 tahun 2014 tentang Usaha Perikanan Tangkap. Aturan itu melarang   kapal alih muat di tengah laut.

Aturan ini dinilai merugikan pengusaha ikan. Sekretaris Jendral DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Dwi Agus Siswa Putra mengatakan Permen itu  menyulitkan   berusaha karena ketatnya pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat pengawas perikanan.

Mereka mengancam mogok sampai diperbolehkan aktifitas kembali di tengah laut.

"Kapal-kapal longline yang  memang tidak bisa beroperasi sebanyak 401 kapal. Dan yang masih beroperasi anggota kita  adalah kapal kursin dan kapal cumi. Itu total ada sekitar 125 kapal. Nah, tidak menutup kemungkinan, kalau memang ini berlanjut tidak ada suatu keterbukaan aturan oleh pemerintah, mungkin kita akan ikat semua." Ancam Sekretaris Jendral DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Dwi Agus Siswa Putra, Rabu (0510).

Akibat aksi mogok ratusan kapal longline sebanyak 6.000 anak buah kapal   terancam kehilangan pekerjaan. Kata dia negosiasi sudah 2 tahun lebih dengan kementerian KKP dan instansi yang terkait namun tidak berhasil.

Sekretaris Jendral DPP Asosiasi Tuna Longline Indonesia (ATLI), Dwi Agus Siswa Putra mengklaim pemerintah tidak  dirugikan dengan melakukan pemindahan ikan ke kapal penampungan di tengah laut.

Saat ini produksi tuna turun dratis, produksi bulan Juni sebanyak 1.200 Ton sementara pada saat ini hanya 390 Ton. Ia berharap Inpres No. 7 Tahun 2016 dapat menghidupkan kembali perikanan tangkap Long Line.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Sumur Minyak Tradisional Terbakar, Puluhan Warga Aceh Timur Mengungsi

  • Polisi Masih Selidiki Kebakaran Sumur Minyak di Aceh
  • Pemerintah Hong Kong Janji Bantu Indonesia Ungkap Kasus Bank Century
  • Dortmund Pertimbangkan Gunakan Jasa Arsene Wenger

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.