Penyintas 65/66 pada aksi kamisan ke-457 di depan Istana Negara, Jakarta. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta - Kelompok penyintas tragedi 65/66 dan pegiat HAM yang tergabung dalam Forum 65 menilai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto menyebarkan kebohongan publik. Hal tersebut terkait pernyataan Wiranto yang menyebut kejadian pada 1965 dan tahun-tahun setelahnya dilatari perbedaan ideologis yang berujung pada makar.

Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Bedjo Untung menilai, pernyataan tersebut berbeda dengan fakta-fakta sejarah yang diungkap dalam Simposium Nasional "Membedah Tragedi 1965" di Hotel Aryaduta, Jakarta pada 18-19 April 2016 lalu. Kesimpulan itu, menurutnya, juga bertentangan dengan hasil Persidangan Rakyat Internasional atau International People's Tribunal (IPT) 65.

"Saya melakukan penelitian hampir 16 tahun itu di YPKP tidak menemukan satu bukti apapun bahwa PKI melakukan pemberontakan, tidak ada ya. Karena itu pernyataan Wiranto itu betul-betul merupakan kebohongan publik," jelas Ketua YPKP 1965 Bedjo Untung di Kantor LBH Jakarta, Rabu (12/10/2016).

Usai upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2016 lalu, Menkopolhukam Wiranto menyatakan, Gerakan 30 September 1965 dapat dibenarkan secara hukum. Sebab dia menganggap, saat itu negara melakukan langkah penyelamatan atas tindakan makar.

Baca juga:

Koordinator Forum 65, Bonnie Setiawan mengungkapkan, pernyataan itu bertolak belakang dengan penyelesaian tragedi 65/66 melalui rekonsiliasi.

"Ini kontradiktif, di satu sisi demi kerukunan nasional, tidak ingin menyalahkan pihak lain, namun diawali dengan pernyataan menyalahkan pihak lain," tegas Bonnie yang juga menjadi anggota tim perumus penyelesaian tragedi 65/66 untuk Simposium Aryaduta.

Lagi pula menurut Bonnie, penyebab dan kronologi tragedi 1965 hingga kini masih menjadi perdebatan di antara para ahli dan sejarawan. Hal ini diamini oleh Ketua YPKP 65/66 Bedjo Untung.

"Temuan para sejarawan, ahli maupun Komnas HAM yang menyebut kejadian pada tahun-tahun itu merupakan tragedi kemanusiaan."

"Maka itu, dalam forum ini mari kita gelar diskusi kesejarahan. Ahli-ahli sejarah silakan datang dan berkumpul untuk mendiskusikan, kita tidak mau berdebat kusir.Kita akan tunjukkan fakta-fakta," lanjut Bedjo.

Baca juga:

Itu sebab, Forum 65 juga kembali mendesak dibentuknya komite ad-hoc di bawah presiden untuk mengungkap kebenaran atas tragedi 65/66. Selain itu, Presiden Jokowi diminta turun langsung menuntaskan kasus yang sudah 51 tahun terkatung ini melalui penerbitan Keputusan Presiden terkait rehabilitasi umum dan rekonsiliasi nasional sebagai landasan hukum penyelesaian.

"Saatnya negara, Presiden Jokowi berani membuat surat Keputusan Presiden karena sudah ada rekomendasi dari Komnas HAM. Terbitkanlah Kepres yang berisi rehabilitasi umum kepada korban 1965/1966," tukas Bedjo.

"Saya menunggu keputusan bijaksana untuk menerbitkan Keppres.Kami juga meminta negara melakukan pengakuan dan penyesalan dari negara," pungkasnya.

Baca juga: Kumpulan berita tentang 65/66 dan Laporan Simposium Nasional




Editor: Nurika Manan

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!