Anak-anak korban banjir bandang di Garut Jawa Barat bergembira di antara tumpukan pakaian sumbangan relawan, (23/9/2016). (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - Pemerintah Kabupaten Garut Jawa Barat mengalami krisis persediaan bahan logistik untuk para korban banjir bandang.

Krisis logistik itu diantaranya karena daerah itu kekurangan dana, sebagai dampak tertundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari Kementerian Keuangan.

Kini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut hanya mengandalkan sumber dukungan terbatas, seperti dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menghadapi masa transisi bencana.

Baca: Banjir Garut, Pemerintah Rencanakan Rusun Bagi Warga di Bantaran Sungai

Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Garut, Rakhmat mengatakan saat ini ini stok kebutuhan logistik hanya dapat memenuhi kebutuhan selama masa tanggap darurat saja. Sedangkan, untuk ke depan, yakni di masa transisi darurat selam minimal enam bulan, mereka harus memikirkan sumber bantuan lain.

"Dari evaluasi terakhir hari Senin (2/10/2016), Pak Sekda Garut memperkirakan minimal dalam jangka waktu enam bulan itu harus kita persiapkan pemenuhan kebutuhan. Nah itulah yang musti kita pikirkan. Mungkin untuk dilihat dari stok sekarang ini sampai seminggu ke depan itu masih bisa memenuhi kebutuhan. Cuma barangkali untuk ke depannya... bagaimanapun kami pun akan terus mengupayakan," kata Rakhmat kepada KBR, Senin (3/10/2016).

Kepala Bidang Darurat Logistik BPBD Garut, Rakhmat menambahkan BNPB telah membantu mereka dalam kondisi kedaruratan di lapangan, dan akan terus memfasilitasi pada masa transisi dan pasca bencana.

Bantuan BNPB antara lain di bidang penataan infrastruktur dan bangunan perumahan. Saat ini BPBD Garut sedang penyelesaian tahap penyusunan data yang valid berdasar standar harga, kerugian, kerusakan dan sebagainya.

Sedangkan untuk para pengungsi, kata Rakhmat, BPBD telah memetakan dan mempersiapkan enam titik lokasi untuk hunian sementara untuk bisa menampung keseluruhan korban.

"(Bantuan dari BNPB bisa turun lagi? Ya itu dapat dipastikan, karena yang memfasilitasi dan yang mendampingi juga ada dari pihak BNPB. Mulai dari Pak Kepala, Pak Laksamana Willem, Pak Deputi Kedaruratan, Pak Direktur dan Bu Direktur selalu memfasilitasi kami," kata Rahmat.

Sebelumnya pada masa tanggap darurat, BNPB sudah mengucurkan sekitar Rp400 juta untuk penanganan bencana banjir bandang di Garut.

"Kemarin sudah ada turun lagi Rp210 juta. Total 610 juta (dari BNPB) untuk masa tanggap darurat. (Nanti di masa transisi masih bisa dapat dari BNPB?) Bisa mengajukan lagi, cuma harus di dukung data valid, diputuskan dengan surat keputusan bupati dan apa yang diperlukan secara jelas bisa disusun dengan baik," lanjut Rahmat.

Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, sebelumnya mengakui menghadapi kendala menangani korban banjir bandang karena daerah itu tengah mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran mencapai Rp395 miliar.

Kekurangan anggaran ini disebabkan oleh tertundanya transfer Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.

Baca: Defisit Anggaran, Pemkab Garut Kewalahan Tangani Korban Banjir

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman mengatakan di satu sisi mereka tidak punya dana, di sisi lain pemda juga harus menyiapkan kebutuhan seperti tanah tempat relokasi pengungsi dan jaminan hidup bagi masyarakat korban banjir.

Jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp4,5 miliar untuk memenuhi kebutuhan proses relokasi selama enam bulan.

Hujan lebat yang terjadi sejak Selasa (20/9/2016) menebabkan banjir bandang. Banjir merendam Kabupaten Garut hingga setinggi 10 meter. Sebanyak 34 orang tewas dan 19 orang hilang. Korban hilang masih dalam pencarian hingga tanggap darurat berakhir 3 Oktober 2016.

Baca: Bencana Banjir Garut, Pemkab Beri Pengertian Keluarga Korban Hilang

Editor: Agus Luqman
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!