Laporan Asli TPF Munir Raib, SBY Serahkan Salinan

"Naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang,"

Selasa, 25 Okt 2016 15:28 WIB

Pegiat HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan 1 salinan laporan akhir TPF Munir ke Presiden Joko Widodo. Hal ini dinyatakan  eks Kabinet Indonesia Bersatu dalam konferensi pers di rumah SBY di Cikeas, Bogor, siang ini.

Bekas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan memang menemukan salinan laporan TPF itu dari penelusuran selama 2 pekan. Naskah aslinya sendiri belum ditemukan. Kata Sudi,  saat dikonfirmasi kepada  eks  Ketua TPF Marsudi Hanafi, dinyatakan salinan itu sama dengan aslinya.

Sudi menyatakan akan segera menyerahkan salinan itu ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang," terangnya dalam konferensi pers selama 1 jam.

"Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk (diberitahukan) ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh. Agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan lain yang tidak berdasar," tambahnya.

Sudi juga mendorong Presiden Jokowi mengumumkan laporan TPF kepada publik. Kata dia, dokumen itu dulu ditutup dengan alasan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Namun, kata Sudi, proses itu kini telah selesai.

Pihaknya membantah bila pemerintahan SBY sengaja menghilangkan laporan TPF itu. Kata dia tidak ada urgensi dan kepentingan apapun untuk menghilangkannya.

Pernyataan bersama hari ini dihadiri 5 pejabat era SBY, yakni bekas Menkopolhukam Djoko Suyanto, bekas ka-BIN Syamsir Siregar, bekas Seskab dan Mensesneg Sudi Silalahi, bekas Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan bekas Ketua TPF Marsudi Hanafi. SBY  menyampaikan pengantar selama 10 menit.

Penelusuran dokumen TPF mencuat setelah Komisi Informasi memenangkan gugatan KontraS yang ingin membuka dokumen tersebut. Kemensetneg sebagai tergugat divonis wajib membuka dokumen itu ke publik . Namun Kemensetneg menyatakan pihaknya tidak memiliki dokumen itu. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.