Laporan Asli TPF Munir Raib, SBY Serahkan Salinan

"Naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang,"

Selasa, 25 Okt 2016 15:28 WIB

Pegiat HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR)



KBR, Jakarta- Eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan 1 salinan laporan akhir TPF Munir ke Presiden Joko Widodo. Hal ini dinyatakan  eks Kabinet Indonesia Bersatu dalam konferensi pers di rumah SBY di Cikeas, Bogor, siang ini.

Bekas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan memang menemukan salinan laporan TPF itu dari penelusuran selama 2 pekan. Naskah aslinya sendiri belum ditemukan. Kata Sudi,  saat dikonfirmasi kepada  eks  Ketua TPF Marsudi Hanafi, dinyatakan salinan itu sama dengan aslinya.

Sudi menyatakan akan segera menyerahkan salinan itu ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang," terangnya dalam konferensi pers selama 1 jam.

"Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk (diberitahukan) ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh. Agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan lain yang tidak berdasar," tambahnya.

Sudi juga mendorong Presiden Jokowi mengumumkan laporan TPF kepada publik. Kata dia, dokumen itu dulu ditutup dengan alasan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Namun, kata Sudi, proses itu kini telah selesai.

Pihaknya membantah bila pemerintahan SBY sengaja menghilangkan laporan TPF itu. Kata dia tidak ada urgensi dan kepentingan apapun untuk menghilangkannya.

Pernyataan bersama hari ini dihadiri 5 pejabat era SBY, yakni bekas Menkopolhukam Djoko Suyanto, bekas ka-BIN Syamsir Siregar, bekas Seskab dan Mensesneg Sudi Silalahi, bekas Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan bekas Ketua TPF Marsudi Hanafi. SBY  menyampaikan pengantar selama 10 menit.

Penelusuran dokumen TPF mencuat setelah Komisi Informasi memenangkan gugatan KontraS yang ingin membuka dokumen tersebut. Kemensetneg sebagai tergugat divonis wajib membuka dokumen itu ke publik . Namun Kemensetneg menyatakan pihaknya tidak memiliki dokumen itu. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi