Laporan Asli TPF Munir Raib, SBY Serahkan Salinan

"Naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang,"

Selasa, 25 Okt 2016 15:28 WIB

Pegiat HAM Munir Said Thalib. (Foto: KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Eks Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyerahkan 1 salinan laporan akhir TPF Munir ke Presiden Joko Widodo. Hal ini dinyatakan  eks Kabinet Indonesia Bersatu dalam konferensi pers di rumah SBY di Cikeas, Bogor, siang ini.

Bekas Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi menyatakan memang menemukan salinan laporan TPF itu dari penelusuran selama 2 pekan. Naskah aslinya sendiri belum ditemukan. Kata Sudi,  saat dikonfirmasi kepada  eks  Ketua TPF Marsudi Hanafi, dinyatakan salinan itu sama dengan aslinya.

Sudi menyatakan akan segera menyerahkan salinan itu ke Kementerian Sekretariat Negara.

"Sungguhpun naskah asli laporan akhir TPF Munir belum diketemukan, copy naskah laporan lengkap akan kami serahkan ke pemerintah sekarang," terangnya dalam konferensi pers selama 1 jam.

"Jika Presiden Jokowi memandang perlu untuk (diberitahukan) ke masyarakat, kami memberikan dukungan penuh. Agar masyarakat mengetahui apa saja yang ada dalam laporan tersebut sehingga tidak menimbulkan spekulasi atau tuduhan lain yang tidak berdasar," tambahnya.

Sudi juga mendorong Presiden Jokowi mengumumkan laporan TPF kepada publik. Kata dia, dokumen itu dulu ditutup dengan alasan digunakan sebagai bukti dalam proses hukum. Namun, kata Sudi, proses itu kini telah selesai.

Pihaknya membantah bila pemerintahan SBY sengaja menghilangkan laporan TPF itu. Kata dia tidak ada urgensi dan kepentingan apapun untuk menghilangkannya.

Pernyataan bersama hari ini dihadiri 5 pejabat era SBY, yakni bekas Menkopolhukam Djoko Suyanto, bekas ka-BIN Syamsir Siregar, bekas Seskab dan Mensesneg Sudi Silalahi, bekas Kapolri Bambang Hendarso Danuri, dan bekas Ketua TPF Marsudi Hanafi. SBY  menyampaikan pengantar selama 10 menit.

Penelusuran dokumen TPF mencuat setelah Komisi Informasi memenangkan gugatan KontraS yang ingin membuka dokumen tersebut. Kemensetneg sebagai tergugat divonis wajib membuka dokumen itu ke publik . Namun Kemensetneg menyatakan pihaknya tidak memiliki dokumen itu. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang