Kisruh Rumah Ibadah, Walikota Jaksel Persilakan Jemaat GBKP Ibadah di Kantor Kecamatan

"Hasilnya keputusan Gubernur. Jadi sementara ini dihentikan dulu, dipindah ke kecamatan, sambil mencari lokasi lain,"

Senin, 03 Okt 2016 21:06 WIB

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}


KBR, Jakarta- Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) diminta beribadah sementara di kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pemerintah Kota Jakarta Selatan melarang mereka beribadah di Gereja mereka di daerah Tanjung Barat Lama, Jagakarsa. Walikota  Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengatakan tempat ibadah sementara akan disediakan di kantor Kecamatan Pasar Minggu. 

Pembangunan Gereja  GBKP  diprotes sebagian warga Tanjung Barat Lama, karena dinilai tak berizin. Menurut Tri, saat ini warga masih tetap menolak kehadiran mereka. Mengantisipasi itu, pemerintah tengah mencari lokasi baru di sekitar Pasar  Minggu, jika memang lokasi gereja yang sekarang tetap tidak bisa digunakan.

"Hasilnya keputusan Gubernur. Jadi sementara ini dihentikan dulu, dipindah ke kecamatan, sambil mencari lokasi lain," ujar Walikota  Jakarta Selatan, Tri Kurniadi, Senin (03/09) .

Meski begitu, pihak gereja tetap dipersilakan mengurus izin pendirian rumah ibadah kepada pejabat setempat.

"Tidak boleh dijadikan tempat ibadah, sepanjang izinnya sudah diurus. Itu tergantung, bisa dipenuhi tidak tuh syaratnya," katanya.

Walikota  Jakarta Selatan, Tri Kurniadi mengklaim gereja menyetujui ibadah sementara di kantor Kecamatan.


Hari ini, pemerintah kota Jakarta Selatan melakukan mediasi dengan warga,  gereja dan pemerintah provinsi DKI. Hasilnya, kantor kecamatan akan menjadi tempat ibadah sementara para jemaah. Kata Tri sebanyak 500 warga sudah menyampaikan pernyataan tertulisnya menolak ibadah di gereja tak berizin tersebut.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.