Kekurangan Tempat Rehabilitasi, Puluhan Warga Aceh Masih Dipasung

"Mudah-mudahan bupatinya di kabupaten/kota masing-masing bisa menyediakan suatu tempat, karena gak mungkin semua dipusatkan di provinsi"

Senin, 10 Okt 2016 21:18 WIB

Ridwan (53) warga yang dipasung asal Desa Nga, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara. (Foto: KBR/Erwin J.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Lhokseumawe– Puluhan warga di Provinsi Aceh,  dipasung akibat mengalami gangguan jiwa. Hampir sebagian besar yang dipasung itu disebabkan faktor trauma bencana alam tsunami, konflik, narkotika dan bahan-bahan berbahaya (narkoba) dan ekonomi.

Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Hanif mengatakan,  sudah berupaya mengatasi secara medis orang dengan gangguan kejiwaan (ODGK)  tersebut. Akan tetapi, kurangnya dukungan pemerintah daerah untuk penanganan rehabilitasi mengakibatkan si pasien kembali bermasalah dengan penyakit gangguan jiwa.

”Tidak hanya Kita rawat cukup dengan obat tidak, orang-orang seperti ini perlu kegiatan supaya pikirannya tidak terganggu lagi dan lebih terarah. Kemudian memang Kita belum punya untuk pusat rehabilitasi gangguan jiwa. Mudah-mudahan bupatinya di kabupaten/kota masing-masing bisa menyediakan suatu tempat, karena gak mungkin semua dipusatkan di provinsi pasti gak akan tertampung. Kita ada 19 ribu pasien  dengan gangguan jiwa, ” kata Hanif kepada KBR, Senin (10/10).

Berdasarkan data secara total pengidap gangguan jiwa di Aceh berjumlah 19 ribu orang. Dengan, 80 orang di antaranya masih berstatus dipasung. Kata Hanif kerap pasien yang sudah sembuh saat dipulangkan ke keluarganya kambuh dan kembali dipasung.

”Coba umpamanya si pasien yang Kita bebas pasung ini, kalau tidak salah Saya sudah yang keempat kalinya dibebaskan pasungnya. Begitu sudah sembuh diobati dan pulang ke kampungnya langsung bermasalah lagi dengan kejiwaan, karena tidak ada tempat rehabilitasi,” lanjutnya. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Permintaan PAN Mundur Dari Kabinet Bisa Jadi Masukan Presiden

  • Dua Eksekutor Penembak Gajah di Aceh Tengah Ditangkap
  • Diduga terkait Terorisme, Kuwait Usir Duta Besar Iran
  • Marcos Rojo Terancam Absen sampai 2018

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.