Aparat berjaga di sekitar lahan yang jadi sengketa petani dan PT Pertiwi Lestari, di Karawang, Jawa Barat. (Foto: Yudi Rahman)



KBR, Jakarta - Kantor Staf Presiden (KSP) meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap para petani Telukjambe Barat, Karawang.

Para petani itu kini mengaku trauma dan ketakutan pasca mendapat intimidasi dan ancaman dari preman dan petugas pengamanan perusahaan pengembang PT Pertiwi Lestari.

Warga di tiga desa di Kecamatan Telukjambe Karawang terlibat sengketa lahan dengan perusahaan itu terkait 700-an hektar lahan di daerah itu.

Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Noer Fauzi Rachman mengatakan, Deputi V KSP bagian politik dan keamanan Jaleswari Pramodhawardani telah menghubungi langsung Kapolda Jawa Barat Bambang Waskito.

KSP meminta Kapolda Jawa Barat melarang anak buahnya agar tak melakukan penyisiran yang mengakibatkan ketakutan pada warga.

"Deputi V sudah bicara langsung dengan Kapolda Jawa Barat meminta ada jaminan keamanan kepada warga. Karena yang berhubungan dengan polisi bagian politik dan keamanan kan Jaleswari Pramordawardhani dan dia sudah memberi tahu dan sekarang apa tindakan polisinya itu yang saya belum dapat kabar," kata Fauzi saat dihubungi KBR, Minggu (23/10/2016).

Baca: Demo ke Istana, Petani Telukjambe Karawang Minta Jaminan Keamanan

"Tidak boleh ada lagi operasi yang mengintimidasi dan menakut-nakuti penduduk," tukasnya.

Noer Fauzi berharap warga bisa kembali segera ke desa masing-masing di Karawang, Jawa Barat dengan rasa aman.

Sebelumnya, sekitar seribu warga terpaksa meninggalkan tiga desa di Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang Jawa Barat lantaran terlibat sengketa lahan dengan PT Pertiwi Lestari.

"Deputi V KSP sudah memberi tahu ke Kapolda (Jawa Barat) untuk memberikan perlindungan ke penduduk dan penduduk tidak boleh diperlakukan intimidatif, baik oleh polisi maupun preman yang diorganisir atau digerakkan oleh PT Pertiwi Lestari," kata Noer Fauzi.

Baca: Petani Karawang Siapkan Bukti Gugat Preman PT Pertiwi Lestari

Kantor Staf Presiden (KSP), lanjut Fauzi, memastikan akan mengawal kasus sengketa atas 790 hektare lahan di kawasan Eks Tegal Waroe Landen tersebut hingga tuntas.

"KSP memastikan tidak boleh ada perlakuan yang buruk terhadap petani, dan aparat keamanan tidak boleh melakukan itu (intimidasi--Red)," pungkas Fauzi.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!