Jaksa Agung Ragukan Akurasi Dokumen Salinan TPF Munir

"Kita akan dapatkan aslinya di mana dulu, kalau salinan kan belum tentu akurasinya. Yang bisa dipercaya kan dokumen asli, nanti kita lihat."

Rabu, 26 Okt 2016 12:35 WIB

Jaksa Agung M Prasetyo. (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo menegaskan tetap memprioritaskan pencarian dokumen asli laporan kerja Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Dokumen itu raib, padahal sudah diserahkan TPF Munir ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Juli 2005. Salinan dokumen itu sudah dibagikan ke lembaga-lembaga negara beberapa hari kemudian.

Prasetyo mengatakan dokumen asli lebih akurat untuk dijadikan dasar penentuan langkah pemerintah selanjutnya. Kejaksaan Agung juga akan menelusuri keterangan Presiden SBY kemarin untuk menemukan keberadaan dokumen yang asli.

"Tentunya berangkat dari penjelasan Pak SBY kemarin tentang keberadaan dokumen itu, kita nanti kalau sudah ketemu akan kita segera pelajari, kita evaluasi. Dari situ baru kita akan bisa menentukan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Kita akan dapatkan aslinya di mana dulu, kalau salinan kan belum tentu akurasinya. Yang bisa dipercaya kan dokumen asli, nanti kita lihat. Kalau sudah kita temukan, dapatkan, kita akan koordinasi," kata Prasetyo di Istana Negara, Rabu (26/10/2016).

Baca:


Prasetyo mengisyaratkan bakal menemui bekas Presiden SBY. Ia menyebut SBY merupakan pihak yang paling bisa menjelaskan tentang nasib dokumen TPF. Namun, Prasetyo mengaku belum menghubungi SBY tentang rencana tersebut.

"Tentunya pihak yang paling bisa diminta penjelasan ya pihak Pak SBY dan beberapa menteri terkait dengan masalah itu. Yang jelas dengan penjelasan Pak SBY kemarin sudah ada titik terang, bagaimana dokumen TPF itu. Nanti mungkin kita ikuti petunjuk Pak SBY siapa-siapa yang perlu dihubungi," lanjutnya.

Prasetyo mengatakan Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen juga telah menghubungi bekas anggota TPF. Namun, hasilnya masih nihil.

"Tapi yang pasti kan mereka (eks anggota TPF) tidak punya kapasitas untuk menyerahkan dokumen, dan mereka juga banyak di antaranya mengatakan tidak menyimpan," kata Prasetyo.

Kemarin Presiden SBY memberikan pernyataan resmi tentang kasus Munir. SBY menyebut tidak memiliki dokumen asli, tetapi memegang salinan salinan. SBY mengatakan bakal mengirimkan salinan tersebut kepada Presiden Jokowi.

Baca:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wakapolri Tegaskan Tak Ada Pengamanan Khusus terkait Rencana Kembalinya Rizieq

  • JK Bantah Asian Games 2018 Kekurangan Dana
  • 5 Kecamatan di Karo Gelap Gulita Akibat Erupsi Sinabung
  • Netanyahu Kecam Pernyataan PM Polandia Soal Dalang Holocaust

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.