Mayjen Soeharto saat memimpin pencarian dan pemakaman para pahlawan revolusi tahun 1965. (Foto: Pemerintah RI/Domain Publik)



KBR, Jakarta - Forum 65 mendesak Kementerian Sosial untuk mencabut nama bekas presiden Soeharto yang masuk dalam 4 nama tokoh yang memenuhi syarat administratif untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.

Koordinator Umum Forum 65, Bonnie Setiawan mengatakan, rencana pemberian gelar tersebut melukai para korban tragedi 65 yang menjadi korban kejahatan rezim Soeharto.

"Ini akan menyakiti hati para korban yang sudah lama tertindas dan mencari keadilan," kata Bonnie Setiawan di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (27/10/2016).

Forum 65 adalah organisasi yang menaungi dan mengadvokasi para korban pelanggaran hak asasi manusia tahun 1965-1966. Bonnie Setiawan merupakan Direktur Eksekutif Resistance and Alternatives to Globalization (RAG), dan pegiat pengungkapan sejarah tragedi 1965.

Pendapat yang sama juga disuarakan sejarawan Bonnie Triyana, pengelola Majalah Historia.

"Jika Soeharto diberi gelar pahlawan nasional, maka berarti Jokowi amnesia, melupakan apa yang terjadi di masa lalu," kata Bonnie Triyana kepada KBR, Kamis (27/10/2016).

Bonnie Triyana mengingatkan Jokowi, mengenai banyaknya korban kasus pelanggaran HAM dan penindasan yang dilakukan rezim Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.

Pemberian gelar itu akan melukai korban pelanggaran HAM yang selama ini ditindas dan mencari keadilan. Korban ini antara lain peristiwa 65, penghilangan paksa aktivis, Semanggi, dan reformasi. Bonnie mengatakan melihat Soeharto tidak bisa hanya dari sisi keberhasilan pembangunan tapi juga harus melihat sejarah kelam yang dibuat Soeharto.

"Nyawa orang berapa banyak yang mati? satu orang yang mati itu duka, itu tragedi," kata Bonnie Triyana.

"Bahwa pada masa Soeharto memerintah itu tidak hanya mendatangkan kemakmuran bagi sebagian pihak tapi juga cerita duka bagi banyak pihak juga," katanya.

Bonnie menambahkan, jika gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto, hal itu akan menghentikan seluruh upaya pelurusan sejarah Indonesia. Sehingga, menurutnya, seluruh upaya pengungkapan sejarah akan terkunci. "Sudah pasti jadi pukulan telak. Ini merusak semua potensi," katanya.

Pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto itu diusung oleh Partai Golkar. Menurut Bonnie, jika Golkar ingin menjadikan Soeharto pahlawan, cukup beri dia gelar bapak pahlawan Golkar. Menurutnya hal itu akan jauh lebih adil dan banyak pihak akan menerimanya. "Soeharto kan bapak semangnya Golkar," katanya.   

Baca:

Selain itu, kata dia, Soeharto tidak layak menjadi pahlawan karena tidak memenuhi syarat karena terkait kasus korupsi dan pelanggaran HAM.

"Kami ingin mempertanyakan, kalau benar kami ingin minta dibatalkan. Karena sangat tidak layak. Berbeda dengan Gus Dur yang sangat layak," jelas Bonnie.

Sementara itu, Anggota Forum 65 Bedjo Untung mengatakan tidak akan meninggalkan Kementerian Sosial bila tidak mendapat jaminan nama Soeharto dicoret.

"Kami datang dari berbagai daerah, Cilacap, Kebumen, Sumatera dan lain-lain. Kami tidak akan pulang jika tidak ada jaminan dari pemerintah," jelas Bedjo Untung.

Baca: Luhut Tak Keberatan Soeharto Jadi Pahlawan

Nama Soeharto masuk dalam empat nama tokoh yang memenuhi syarat administrasi untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. Beberapa petisi kemudian digalang untuk menolak rencana pemberian gelar pahlawan Soeharto tersebut.

Wacana pencalonan Soeharto sebagai pahlawan nasional sempat dilontarkan Prabowo Subianto, ketika maju sebagai calon presiden pada pemilu 2014. Usulan itu sempat pudar, namun belakangan ramai lagi didorong oleh Partai Golkar pimpinan Aburizal Bakrie.

Baca: Korban HAM Tolak Rencana Prabowo Mempahlawankan Soeharto

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!