DPR: Pemerintah Jangan Sepihak Putuskan Cara Selesaikan Kasus HAM Papua

TB Hasanuddin mengatakan perlu ada dialog bersama antara pemerintah dan masyarakat Papua dan tidak memutuskan penyelesaian kasus HAM secara sepihak.

Kamis, 06 Okt 2016 12:48 WIB

Aksi menuntut proses hukum atas kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. (Foto: Gungun/KBR)



KBR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, TB Hasanudin meminta pemerintah tidak terburu-buru memutuskan alternatif penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua.

TB Hasanuddin mengatakan perlu ada dialog bersama antara pemerintah dan masyarakat Papua dan tidak memutuskan penyelesaian kasus HAM secara sepihak.

"Tidak bisa menyelesaikan masalah itu hanya satu, satu elemen itu saja. Harus semuanya. Bagian dari itu. Itu harus didiskusikan. Harus mendapat porsi perhatian yang lebih banyak," kata Hasanudin di DPR, Kamis (6/10/2016).

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto mewacanakan penyelesaian beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang mandeg, termasuk di Papua, akan menggunakan jalur non yudisial atau lewat proses di luar hukum.

Baca: Kasus HAM Papua Lewat Proses Nonyudisial, Wiranto: Karena Budaya Win-win Solution Sudah Hilang

Selama ini, ada tujuh berkas kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus Wasior-Wamena tahun 2001 dan 2003. Selain kasus itu kasus Biak tahun 1998 dan penembakan di Paniai 2014 juga masih buram.

April lalu pemerintah sudah membentuk Tim Pencari Fakta khusus untuk kasus-kasus Papua. Namun hingga mendekati akhir masa tugasnya bulan ini, belum ada perkembangan berarti.

Baca: Pertanyakan Penyelesaian Kasus HAM Papua, Komnas HAM Temui Wiranto

Menurut Hasanudin, saat ini masalah di Papua masih sangat rumit. Pemerintah Indonesia harus mengahadapi desakan agar Papua keluar dari Indonesia yang masih kuat.

Politisi PDIP ini khawatir langkah pemerintah ini justru akan semakin mempersulit langkah diplomasi pemerintah.

Baca: Pelanggaran HAM di Papua, Wiranto Tuding Balik Negara Pasifik

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Ikhtiar Membentengi Anak-anak Muda Dari Radikalisme

  • Kepala Korps Brimob soal Penganiayaan Anggota Brimob Terhadap Wartawan LKBN Antara
  • Wakil Ketua KPK Laode M Syarief Soal Sikap KPK Terhadap Pansus Angket KPK Di DPR
  • Mendikbud Muhajir Effendy Soal Penerapan Sekolah Lima Hari Sepekan
  • Jadi Kepala UKP Pembinaan Pancasila, Yudi Latif Jelaskan Perbedaan dengan BP7
  • Siti Nurbaya: Lestarikan Lingkungan Perlu Kejujuran

Pecah Antrian, PT ASDP Merak Pisahkan Kendaraan Pemudik Dengan Kendaraan Niaga

  • Desa Sambirejo Timur Tolak Jenazah Pelaku Teror di Mapolda Sumatera Utara
  • Pengamat: Eks ISIS Harus Direhabilitasi Sebelum Kembali ke Masyarakat
  • Lima Hari Bertugas, Dokter Anestesi Ditemukan Meninggal Dunia

Mudik seakan menjadi rutinitas tahunan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kesiapan fasilitas sarana dan prasarana mudik tahun ini? Apakah sudah siap pakai untuk perjalanan pemudik?