Ditanya Relokasi GBKP Pasar Minggu, Ini Jawaban Walikota Jaksel

Karenanya, Tri juga belum bisa menjamin apakah gereja bisa didirikan di lahan tersebut.

Sabtu, 08 Okt 2016 22:31 WIB

Suasana usai kegiatan ibadah di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu, Jakarta Minggu (2/10/2016). (Foto: KBR)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Pemerintah Kota Jakarta Selatan belum memastikan status peruntukan lahan yang ditawarkan sebagai lokasi pengganti Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pasar Minggu. Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mengaku belum mengecek lahan relokasi itu.

Karenanya, Tri juga belum bisa menjamin apakah gereja bisa didirikan di lahan tersebut.

"Kami cuma ngasih tahu, itu ada tanah, gitu aja, kalau dia bisa ya silakan. (Sudah dianalisis peruntukannya?) belum," kata Tri ketika dihubungi KBR, Sabtu (8/10/2016).

"(Bisa gereja berdiri di sana?) Mudah-mudahan. (Dipastikan bisa?) nggak ada, belum memastikan, mudah-mudahan bisa," jawabnya singkat.

Walikota Jakarta Selatan Tri Kurniadi pun mengaku belum memiliki opsi relokasi di tempat lain. Kata dia, apabila masih buntu, maka jemaat GBKP untuk sementara tetap beribadah di kantor Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Baca juga:

Sementara terkait rencana ibadah perdana di kantor kecamatan Minggu besok (9/10/2016), Tri menjamin jemaat GBKP Pasar Minggu bisa melaksanakan ibadah dengan tenang.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Korupsi Alat Kesehatan, Ratu Atut Divonis 5,5 tahun penjara

  • Korupsi E-KTP, Jaksa Apresiasi Hakim Akui Peran Setnov
  • Pansel Klarifikasi Temuan Masyarakat Kepada Calon Komisioner Komnas HAM
  • Polisi: Tidak Ada Gejolak Sosial Pasca Pembubaran HTI di Solo

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.