Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, Jimly Asshiddiqie. (Foto: kpu.go.id/public domain)



KBR, Jakarta - Tim Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kepangkatan akan membahas usulan pemberian gelar pahlawan nasional bagi Presiden ke-2 RI Soeharto pada pekan depan.

Ini merupakan pembahasan kali ketiga setelah sebelumnya rencana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono urung dilakukan.

Wakil Ketua Dewan Gelar, Jimly Asshiddiqie mengatakan pembahasan ulang akan dilakukan karena gelar pahlawan bagi Soeharto masih menuai pro dan kontra.

Lagipula, kata dia, tenggat pemberian gelar dengan waktu meninggalnya Soeharto masih terlalu dekat.

"Itu sudah tiga kali dibahas. Kalau dulu, pada zaman Pak SBY pernah dibahas, tapi kesimpulannya waktu itu karena masih terlalu dini, belum terlalu lama meninggalnya sehingga belum dipertimbangkan. Itu alasannya," kata Jimly saat dihubungi KBR, Kamis (27/10/2016).

Baca: 'Kalau Soeharto Jadi Pahlawan, Jokowi Amnesia!'

"Sudah dikaji posisinya, ada plus dan minus. Jadi memang kesimpulannya waktu itu jangan dulu dipertimbangkan lebih lanjut karena masih terlalu kontroversial. Lagipula belum lama meninggalnya, Bung Karno kan baru dua tahun lalu juga (diberi gelar pahlawan--Red). Apalagi Gus Dur," imbuhnya.

Hal serupa juga terjadi pada pemberian gelar pahlawan untuk Abdurahman Wahid alias Gus Dur.

"Begitu juga Gus Dur kan, diajukan juga. Meninggalnya juga baru. Karena ini menyangkut nama besar, maka kami harus rapat lagi, pertimbangannya harus khusus," katanya.

Jimly mengatakan, dua nama itu telah lolos di tahap Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Pusat (TPPGP) di Kementerian Sosial. Karena itu, dari segi teknis dan kesejarahan, Gus Dur dan Soeharto telah layak menerima gelar pahlawan. Meski begitu, Dewan Gelar masih harus mempertimbangkan sejumlah aspek lain.

"Nah tinggal pertimbangan yang lebih luas itu yang dibahas di Dewan Gelar. Misalnya pertimbangan politik, respon publik, kita kan juga tidak bisa mengabaikan perasaan umum yang berkembang di masyarakat," kata Jimly.

Baca: Keluarga Korban Semanggi: Masa Sih, Penjahat Jadi Pahlawan?

Aspek Pertimbangan

Aksi penolakan koalisi masyarakat sipil terhadap pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto, akan menjadi salah satu pertimbangan Dewan Gelar. Kendati memang bukan merupakan bahan pertimbangan mutlak.

"Kalau begitu nanti orang mengorganisir penolakan. Kan tidak sehat juga. Kami juga pertimbangkan macam-macam," kata Jimly.

"(Kalau kontroversi lagi, apa akan sama dengan sebelumnya?) Belum tentu ditolak lagi (seperti tahun-tahun sebelumnya--Red), karena kami juga harus mendidik masyarakat. Karena itu kami kan harus rapat dulu, bukan karena ada penolakan lantas (Soeharto--Red) tak dipertimbangkan. Kami akan rapat lagi, melihat aspek-aspek yang berubah apa dari yang sudah dipertimbangkan dua tahun lalu," katanya.

Baca: JK Sebut Soeharto Tak Mudah Jadi Pahlawan

Pertimbangan internal dewan gelar atas nama-nama yang diajukan ke Presiden bersifat rahasia. Jimly pun mengatakan, hanya presiden yang berhak mengetahui substansi pertimbangan. Dewan gelar hanya memberikan rekomendasi nama-nama, namun keputusan akhir tetap di tangan presiden.

Selain dua nama tersebut, Kementerian Sosial telah mengusulkan 10 nama lain. Di antara nama-nama itu, Dewan Gelar telah memutuskan hanya memilih satu nama dan telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo.

Informasi yang berkembang, nama terpilih adalah Sarwo Edhie Wibowo, bekas Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang akan dianugerahi pahlawan nasional pada 10 November mendatang. Sarwo Edhie Wibowo berperan penting dalam 'referendum' Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat.

Sarwo Edhie Wibowo merupakan ayah dari Kristiani Herrawati, atau mertua dari Susilo Bambang Yudhoyono. Keppres pemberian gelar pahlawan kepada Sarwo Edhie Wibowo sudah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Baca: Jangan Jadikan Sarwo Edhie sebagai Pahlawan Nasional

Kini yang tersisa, adalah pembahasan nama Abdurrahman Wahid dan Soeharto.

"Tidak mungkin terlalu banyak, pahlawan kita ini sudah banyak. Yang sudah kami rapatkan 10 (nama--Red) lalu yang belum 2. Dari yang 10 itu sudah kami putuskan satu, dengan pertimbangan jangan terlalu banyak kan harus selektif sekali," ungkapnya.

"Nah yang belum diputus itu Gus Dur dan Pak Harto sebab itu datang belakangan," pungkas Jimly.

Editor: Agus Luqman 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!