Asosiasi Bongkar Muat Kotawaringin Barat Minta Pemerintah Izinkan Pelabuhan Tak Resmi

"PBM (Perusahaan Bongkar Muat) atau kapal protes mengapa kami harus antri (lama) di sini (pelabuhan resmi). Berapa kerugian kami?"

Selasa, 25 Okt 2016 14:07 WIB

Bongkar muat di dermaga Pelabuhan Panglima Utar, Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. (Foto: KBR/Alex W.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Pangkalan Bun- Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah Syahril meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bijak soal pelabuhan tidak resmi. Masyarakat masih sangat memerlukan keberadaan pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pasalnya, dermaga pelabuhan resmi yang dikelola PT Pelindo III Kumai sangat terbatas.

Menurut Syahril, jika dipaksakan hanya menggunakan pelabuhan resmi maka bongkar muat (dwelling time) bakal berlangsung lama. Sehingga banyak pengusaha yang akan mengalami kerugian. Terutama pengusaha yang mengangkut barang yang mudah rusak seperti bahan makanan dan buah-buahan.

"PBM (Perusahaan Bongkar Muat) atau kapal protes mengapa kami harus antri (lama) di sini (pelabuhan resmi). Berapa kerugian kami?" kata Syahril saat ditemui KBR di Kantor APBMI Kumai, Selasa (25/10/2016).

Saat ini, pelabuhan-pelabuhan tidak resmi itu masih beroperasi dengan izin dari Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Namun beberapa waktu lalu, Pemprov Kalteng tegas bakal menertibkan pelabuhan-pelabuhan tidak resmi yang masih nekad beroperasi. Jika pelabuhan-pelabuhan tidak resmi di Kumai harus berhenti beroperasi maka dwelling time bisa mencapai satu minggu.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.