Alasan Pemerintah Tawarkan 22 Pelabuhan dan 6 Bandara pada Swasta

"Tahap awal, kami akan menyosialisasikan enam bandara dan 22 pelabuhan, yang kami undang swasta, baik BUMN maupun swasta, untuk sama-sama mengelola,"

Senin, 10 Okt 2016 18:03 WIB

Ilustrasi: Bandara Raden Inten II, Lampung. (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Pemerintah mulai menawarkan pengelolaan 22 pelabuhan dan enam bandara kepada swasta. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penawaran  itu untuk menggenjot kebutuhan bandara dan pelabuhan di beberapa wilayah di Indonesia, terutama yang terpencil dan terdepan.

Pasalnya, kata Budi, negara tidak mungkin membiayai kebutuhan pembangunan bandara dan pelabuhan di Indonesia yang masih sangat besar.

"Bandara-bandara hub, pelabuhan-pelabuhan hub, itu harus didukung pemerintah legitimasinya. Gap kebutuhan masyarakat dan pembiayaan sangat tinggi, tetapi dana yang kita miliki tidak lebih dari 30 persen. Oleh karenanya, tahap awal, kami akan menyosialisasikan enam bandara dan 22 pelabuhan, yang kami undang swasta, baik BUMN maupun swasta, untuk sama-sama mengelola," kata Budi di Thamrin Nine Ballroom, Senin (10/10/16).

Budi mengatakan, ketimpangan yang lebar itu terjadi utamanya di wilayah barat dan timur Indonesia. Kata Budi, ketimpangan itu sangat terasa pada pembangunan infrastruktur yang tidak merata. Padahal, kata dia, ketersediaan infrastruktur akan sangat mendorong aktivitas perekonomian di daerah itu.

Budi berujar, anggaran negara tidak akan mampu memenuhi biaya pembangunan infrastruktur bandara dan pelabuhan di daerah. Apalagi, kata Budi, anggaran kementeriannya tahun ini beberapa kali dipangkas.

Kata dia, strategi pembangunan yang dapat ditempuh adalah skema kerja sama antara pemerintah dan swasta. Pelabuhan yang ditawarkan kepada swasta di antaranya Pelabuhan Calang di Aceh, Pelabuhan Sintete di Kalimantan Barat, Pelabuhan Bungkutoko di Sulawesi Tenggara, dan Pelabuhan Arar di Papua.

Adapun bandara yang ditawarkan pada swasta di antaranya Bandara Samarinda Baru di Samarinda, Bandara Hanandjoedin di Tanjung Pandan, Bandara Kalimaru di Berau, Bandara Radin Inten II di Lampung, dan Bandara Juwata di Tarakan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Periksa Istri Setnov, KPK Dalami Kepemilikan Saham di Perusahaan e-KTP

  • TNI-Polri Disebut Ingin Usir Penduduk Asli di Tembagapura
  • Pengawasan Dana Desa Terkendala Transportasi
  • AS Masukan Korut dalam Daftar Hitam Negara Pendukung Terorisme