Takut OTT KPK, Wali Kota Solo Larang Tamu Bawa Tas ke Dalam Ruangan

Wali Kota Solo, Hadi Rudyatmo mengatakan pelarangan tersebut untuk mengantisipasi maraknya Operasi Tangkap Tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah.

Kamis, 28 Sep 2017 10:18 WIB

Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo memantau langsung tamunya meletakkan tas di loker sebelum masuk ruangan walikota untuk antisipasi OTT KPK, Kamis (28/9/2017). (Foto: KBR/Yudha Satriawan)

KBR, Solo - Pemerintah Kota Solo Jawa Tengah melarang tamu yang akan bertemu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah Sekda membawa tas ke dalam ruangan pertemuan. 

Wali Kota Solo, Hadi Rudyatmo mengatakan pelarangan tersebut untuk mengantisipasi maraknya Operasi Tangkap Tangan atau OTT dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di berbagai daerah.

"Di Balaikota ini kan banyak aparatur sipil negara atau PNS yang bekerja dengan saya. Saya tidak mau ada anggapan kok banyak tamu Wali Kota masuk ruangan membawa tas besar, koper, atau kardus. Lantas mengira saya ada apa-apa. Bisa timbul persepsi negatif, ada orang mengirimi sesuatu pada Wali Kota. Itu alasan pertama," kata Hadi Rudiatmo di Solo, Jawa Tengah, Kamis (28/9/2017). 

Baca juga:

"Yang kedua, maraknya OTT KPK. Saya kerja itu berangkat hanya bawa badan dan pulang juga hanya badan. Nggak bawa tas, kardus, atau barang lain. Dengan maraknya OTT KPK itu, saya antisipasi secara pribadi saja. Jangan sampai saya nanti terjebak orang yang tidak suka dengan saya, membawa sesuatu ke ruang saya dan ditinggalkan," tambah Hadi Rudyatmo.

Dari pantauan di gedung Balaikota Solo, terutama akses menuju ruang kerja wali kota, wakil wali kota, dan sekretaris daerah, biasanya ada tiga akses masuk. Namun, kini hanya dibuka satu pintu melalui pintu depan dengan penjagaan ketat dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

Sebuah lemari besi berdaya tampung 21 kotak lengkap dengan kunci dan kode nomor terpasang di samping tempat penjagaan Satpol PP. Setiap tamu yang akan bertemu Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda, harus meninggalkan tas dan menyimpan di loker. Tamu bisa mengambil tas mereka saat keluar gedung.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di berbagai daerah dengan menangkap wali kota, bupati, ketua DPRD, sekretaris daerah, kepala dinas hingga pengusaha.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

Wiranto Batalkan Wacana Pj Gubernur dari Polisi

  • PPATK: Politik Uang Rawan sejak Kampanye hingga Pengesahan Suara
  • Hampir 30 Ribu Warga Kabupaten Bandung Mengungsi Akibat Banjir
  • Persiapan Pemilu, Polisi Malaysia Dilarang Cuti 3 Bulan Ini

Pada 2018 Yayasan Pantau memberikan penghargaan ini kepada Pemimpin Redaksi Kantor Berita Radio (KBR) Citra Dyah Prastuti, untuk keberaniannya mengarahkan liputan tentang demokrasi dan toleransi.