Putusan Etik Penembakan Deiyai, Amnesty Internasional: Langgengkan Impunitas

"Harus dibawa ke pengadilan sipil. Hakim-hakim sipil itulah yang kemudian mengambil keputusan terhadap derajat kesalahan mereka."

Senin, 04 Sep 2017 10:01 WIB

Ilustrasi: Aksi solidaritas penembakan Deiyai. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menggagas petisi #Justice4Deiyai. Kata Usman, petisi itu sebagai kecaman atas putusan sidang etik terhadap sembilan anggota polisi yang terlibat dalam kasus bentrokan di Deiyai, Papua. Bentrokan itu menewaskan seorang warga, Yulianus Pigai.

Kata Usman, penggunaan sidang etik untuk menghukum pelaku hanya menekankan kembali keengganan kepolisian untuk menerima   investigasi eksternal independen. Kata dia, keputusan kepolisian Papua tersebut harus dikaji lagi. Selain itu  memulai   investigasi eksternal independen untuk menuntaskan kasus penembakan tersebut.

"Persoalan hilangnya nyawa adalah persoalan pidana atau delik publik. Karena itu harus dibawa ke pengadilan sipil. Hakim-hakim sipil itulah yang kemudian mengambil keputusan terhadap derajat kesalahan mereka dan hukuman seperti apa yang dipandang setimpal atas perbuatan atas perbuatan mereka itu. (Harus dipecat dulu dari kepolisian?) Tidak harus dipecat. Pengadilan sipil tetap bisa mengadili polisi aktif. Itulah yang kami minta," kata Usman saat ditemui di kantornya.

Usman  menambahkan, putusan sidang etik itu juga menegaskan kultur impunitas terhadap para anggota kepolisian yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam menjalankan perintah yang menyebabkan jatuhnya korban sipil.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"