Paripurna DPR, Ini Hasil Kerja Pansus Angket KPK

Laporan Pansus Angket menilai KPK kerap melanggar aturan dan tak patuh

Selasa, 26 Sep 2017 14:17 WIB

Pimpinan sidang Fahri Hamzah (kedua kiri) menerima naskah laporan dari Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa pada Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}

KBR, Jakarta- Rapat Paripurna DPR memutuskan masa kerja Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap KPK diperpanjang sampai ada rekomendasi akhir. Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menerima laporan hasil kerja Pansus selama 60 hari kerja.

Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa menyampaikan berbagai temuan terkait tugas dan kewenangan KPK. Namun Pansus meminta kegiatan angket dilanjutkan sampai KPK bersedia mengkonfirmasi temuan-temuan tersebut.

"Berkenaan dengan Pimpinan dan Pejabat KPK yang belum dapat memenuhi panggilan pada angket tersebut berakibat panitia angket belum dapat menampung dan seluruh tugas-tugasnya, karena masih harus melakukan langkah-langkah pengujian dan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait dalam organ KPK. Termasuk langkah-langkah konfrontasi antar berbagai pihak terkait apabila dipandang perlu untuk didapatkan sebuah fakta dan keterangan," kata Agun dalam Rapat Paripurna DPR di Komplek Parlemen RI, Selasa (26/09/17).



Agun menyampaikan temuan Pansus yang dikelompokkan ke dalam empat fokus penyelidikan. Empat hal tersebut yakni tata kelola kelembagaan, tata kelola kewenangan, tata kelola Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola anggaran.

Pertama dari aspek tata kelola kelembagaan, Agun menyebut KPK cenderung menjadi lembaga superbodi serta lepas dari tugas koordinasi dan supervisi terhadap lembaga penegak hukum lainnya. Agun mengatakan, KPK gagal melaksanakan tugas koordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan. Peran KPK sebagai pemicu  juga juga tidak berjalan dengan baik.

"KPK memposisikan dirinya bebas lepas dan berjalan sendiri menjadi lembaga superbodi," papar Agun.

Agun melanjutkan, dari aspek kewenangan KPK sering melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Ia mengatakan, Pansus memiliki temuan KPK kerap melanggar hak asasi manusia dan hak warga dalam melaksanakan prosedur hukum. Ia mencontohkan seperti dalam penetapan seseorang menjadi tersangka dengan melebihi jangka waktu yang ditentukan tanpa kepastian hukum.

"KPK tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan penyidikan sehingga KPK harus benar-benar yakin bahwa seseorang tersebut dapat dijadikan tersangka," ujarnya.

Kemudian dalam tata kelola sumber daya manusia, lanjut Agun, KPK kerap tidak patuh terhadap peraturan terkait kepegawaian. Agun juga menyebut ada dualisme dalam internal KPK yang menganggu kinerja pemberantasan korupsi.

Agun mempertanyakan posisi Wadah Pegawai KPK yang dominan dalam tubuh KPK. Ia menyebut Wadah Pegawai dapat mengintervensi dan mempengaruhi keputusan Pimpinan KPK.

"Dalam aspek tata kelola SDM KPK dibutuhkan integritas, dibutuhkan moralitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya," ujar Agun.

Terakhir dalam tata kelola anggaran, papar Agun, KPK dalam 10 tahun terakhir belum menyelesaikan 47 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lalu ada 10 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjuti.

"Pada tahun anggaran 2015 terdapat beberapa temuan yang signifikan, antara lain adanya kelebihan gaji pegawai KPK yang di pembayaran terhadap pegawai," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Paripurna DPR Tetapkan Tujuh Anggota Komnas HAM

  • Polisi Masih Dalami Politikus Penyandang Dana Saracen
  • DKI Ubah Trayek Angkutan Umum demi Program OK-OTRIP
  • Tidak Ada Logo Palu Arit di Spanduk Yang Digunakan Warga Demo Tolak Tambang Emas