Jelang Akhir Tugas, Pansus Angket Sebut Ketua KPK Terindikasi Korupsi

Pansus Angket mengklaim memiliki dokumen terkait indikasi Ketua KPK terlibat korupsi

Rabu, 20 Sep 2017 21:12 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Panitia Khusus Hak Angket DPR menyebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Agus Rahardjo, terindikasi terlibat dalam korupsi saat menjabat sebagai Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Hal itu disampaikan Anggota Pansus Angket DPR dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menjelang berakhirnya masa kerja Pansus pada 28 September mendatang.

Arteria mengatakan, Agus Rahardjo diduga terlibat dalam korupsi pengadaan alat berat penunjang perbaikan jalan pada Dinas Bina Marga di DKI Jakarta Tahun 2015. Perkara tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya.

"Terjadi keterlibatan yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di LKPP yang notabene ternyata pimpinan LKPP nya sekarang menjadi pimpinan KPK. Fakta-fakta ini yang tadinya kami juga ingin hadirkan untuk menjadi klarifikasi sehingga tidak menjadikan polemik sehingga tidak menjadikan bias di mata publik," kata Arteria di Hotel Santika Premiere Jakarta, Rabu (20/09/17).

Arteria menjelaskan, proyek Dinas Bina Marga DKI Jakarta itu bekerja sama dengan PT Dor Ma Uli (DMI) dengan nilai Rp 36,1 miliar. Pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaksana proyek diduga merekayasa proses pengadaan Pakkat Road Maintenance Truck (PRMT). Ia menduga terjadi penyimpangan dalam proses penetapan spesifikasi dan harga perkiraan.

Menurut laporan yang diterima Pansus, kata Arteria, pada saat pengadaan barang tersebut dilakukan ada pihak-pihak di internal LKPP yang ikut terlibat dalam praktik korupsi. Ia mengatakan, kerugian negara Rp 22,4 miliar dalam proyek tersebut.

Namun Arteria enggan menjawab saat ditanya terkait sumber informasi yang diterima Pansus. Ia mengklaim informasi yang diperoleh Pansus adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

"Kami miliki dokumen materil maupun supporting. Kami tidak takut untuk membuka, tapi dalam forum yang sakral di DPR RI," ujarnya.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Rencana Pembentukan Densus Tipikor Ditunda

  • Kuburan Massal Korban Tragedi 1965 Jadi Pekerjaan Baru Komisioner Komnas HAM yang Baru
  • Hampir Seribuan Nelayan Aceh Utara Masih Pakai Pukat Dorong
  • AS, Jepang, Korsel Mulai Latihan Rudal Antisipasi Korut