Walhi Riau Bakal Ajukan Praperadilan Separuh Kasus SP3 Karhutla

Walhi Riau memastikan bakal mengajukan praperadilan atas penghentian kasus kebakaran hutan dan lahan (SP3 karhutla) sekitar dua pekan ke depan.

Sabtu, 03 Sep 2016 21:25 WIB

Aksi penolakan penghentian penyidikan kasus (SP3) kebakaran hutan dan lahan di Riau oleh kepolisian. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta - Walhi Riau memastikan bakal mengajukan praperadilan atas penghentian kasus kebakaran hutan dan lahan (SP3 karhutla) sekitar dua pekan ke depan. Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan mengatakan, lembaganya hanya akan mempraperadilankan sekitar separuh dari 15 kasus yang di-SP3. Sejumlah kasus, kata dia, diduga dilakukan perusahaan sama yang berulang kali membakar hutan dan lahan.

Namun ia masih enggan membeberkan kasus-kasus mana yang bakal diajukan.

"Cuma nggak semuanya dari 15 itu yang akan kita pra (praperadilan--Red) ya, palingan 6 atau 8 perusahaan yang kita akan pra-kan. (Kenapa?) pertama, bicara kepada temuan baru kita, sama perusahaan-perusahaan yang berulang kali-kali itu, itu salah satu dasarnya, jadi tersangka berturut-turut yang nggak pernah dibawa ke meja hijau itu," kata Riko ketika dihubungi KBR, Sabtu (3/9/2016).

Riko Kurniawan menambahkan, Walhi saat ini tengah merampungkan persiapan berkas untuk praperadilan.

"Bukan hanya bukti, analisis dan juga saksi ahli yang bersedia jadi saksi ahli kita," kata dia.

Baca juga:

Riko mengaku tetap optimis permohonan praperadilan bakal dikabulkan. Dengan berbagai desakan dari masyarakat sipil ini, ia berharap kepolisian akan lebih tegas menindak perusahaan-perusahaan pembakar lahan.

"Jika dengan sekarang ini, bagaimana publik mendorong untuk mereka membuka dan menemukan bukti baru lagi, itu kan menarik, apalagi perusahaan-perusahaan yang tersangka itu juga sebenarnya membakar juga di bulan-bulan ini," tuturnya.

Menanggapi upaya praperadilan ini, Kapolri Tito Karnavian mengaku tidak mempermasalahkan. Kata dia, apabila praperadilan dikabulkan, polisi siap membuka kembali kasus karhutla.

"Siapa saja kita tidak masalah, kalau nanti keputusannya dibuka ya kita ikuti," kata dia.




Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.