Uji Kelayakan dan Kepatutan Kepala BIN, Ini Hasil Tes BG

"Rapat intern komisi 1 hari ini memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa saudara Budi Gunawan"

Rabu, 07 Sep 2016 13:25 WIB

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia Komjen Pol Budi Gunawan (tengah) bersiap menyampaikan visi misi saat uji kalayakan dan kepatutan calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di ruang rapat Kom

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komisi Pertahanan DPR sepakat menyetujui Budi Gunawan menjadi Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Usai menggelar uji kepatutan dan kelayakan, Kata Ketua Komisi I Abdul Kharis,  rapat intern memutuskan meloloskan Budi setelah dia menjalani tes tertutup selama hampir 2 jam.

Kharis mengklaim keputusan itu disepakati oleh seluruh fraksi.

"Rapat intern komisi 1 hari ini memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut bahwa saudara Budi Gunawan layak dan  patut menggantikan saudara Sutiyoso sebagai kepala badan intelijen," ujar Abdul Kharis, Rabu (7/9).

Budi dinilai memiliki track record baik dan akan mampu menakhodai institusi BIN. DPR yakin pengangkatan Budi Gunawan ini tidak akan menimbulkan konflik di tubuh intern BIN yang banyak diisi oleh TNI.

Baca: Koalisi Sipil Tolak BG


Abdul menolak mengungkap poin-poin apa saja yang ditanyakan kepada Budi saat tes. Komisi Pertahanan hanya berharap Budi Gunawan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan saat uji kepatutan.

Setelah ini, Komisi Pertahanan akan langsung menyurati pemimpin DPR untuk  mengabarkan hasil uji kepatutan. Besok, rapat paripurna akan mengesahkan keputusan tersebut dan kemudian hasil akhirnya dikirimkan ke presiden.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.