Transfer 800 M, KPK Dalami Beberapa Perusahaan Farmasi

"Laporan PPATK kan banyak ya, ini laporan PPATK yang mengenai transaksi mencurigakan di bidang farmasi dan bidang lain-lain sekitar dua minggu lalu."

Jumat, 16 Sep 2016 20:57 WIB

Ilistrasi (sumber: Kemenkeu)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat sejumlah perusahaan farmasi yang terlibat memberikan gratifikasi atau suap kepada dokter. Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati mengatakan penyidik masih mendalami laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 800 miliar.

"Iya, tapi itu sekali lagi laporannya kan baru masuk ke KPK ya. Persisnya sih laporan dari PPATK ya, karena itu kami masih perlu waktu untuk mempelajari lagi. Laporan PPATK kan banyak ya, ini laporan PPATK yang mengenai  transaksi mencurigakan di bidang farmasi dan bidang lain-lain sekitar dua minggu lalu. (Perusahaan farmasi tak hanya satu?) Iya tidak cuma satu. Tapi lagi-lagi ya saya informasikan bahwa laporan itu harus dianalisa oleh penyidik," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/09/2016).

Kata dia, penyidik bisa saja menangkap terduga pelaku. Meski begitu, penyidik masih membutuhkan minimal dua alat bukti untuk menaikkan ke tahap penyidikan.

"Sekali lagi momentum itu bisa diciptakan. Tetapi yang paling penting dalam melakukan tugasnya apakah memang ada alat bukti yang ditemukan KPK untuk menjaring seorang tersangka," ujar Yuyuk.

Kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo berujar terdapat transaksi mencurigakan pabrik farmasi kepada dokter senilai Rp 800 miliar. Transaksi itu dilakukan oleh pabrik farmasi yang tidak terlalu besar.

"Beberapa hari yang lalu saya dilapori teman-teman PPATK, tentang salah satu pabrik farmasi yang tidak terlalu besar di Indonesia. Selama tiga tahun mentransfer uangnya ke dokter itu sekitar Rp 800 miliar. Ini kan sistemnya yang harus kita benahi. Ini bukan pabrik farmasi terbesar, masih ada pabrik farmasi yang lain," kata Agus Rahardjo di Kantor Kemenko Maritim, Kamis (15/09/2016).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

Jokowi Tak Puas Transaksi Busana Muslim Hanya Rp54 Triliun

  • Dua Korban Ledakan Sumur Minyak Aceh Dibawa Ke Medan
  • KNKT Menghimbau Untuk Kapal Gunakan Solar bukan Bensin
  • Bunuh Jurnalis Pengusaha Denmark Dihukum Seumur Hidup

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.