Transfer 800 M, KPK Dalami Beberapa Perusahaan Farmasi

"Laporan PPATK kan banyak ya, ini laporan PPATK yang mengenai transaksi mencurigakan di bidang farmasi dan bidang lain-lain sekitar dua minggu lalu."

Jumat, 16 Sep 2016 20:57 WIB

Ilistrasi (sumber: Kemenkeu)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut terdapat sejumlah perusahaan farmasi yang terlibat memberikan gratifikasi atau suap kepada dokter. Juru Bicara KPK Yuyuk Andriati mengatakan penyidik masih mendalami laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal transaksi mencurigakan sebesar Rp 800 miliar.

"Iya, tapi itu sekali lagi laporannya kan baru masuk ke KPK ya. Persisnya sih laporan dari PPATK ya, karena itu kami masih perlu waktu untuk mempelajari lagi. Laporan PPATK kan banyak ya, ini laporan PPATK yang mengenai  transaksi mencurigakan di bidang farmasi dan bidang lain-lain sekitar dua minggu lalu. (Perusahaan farmasi tak hanya satu?) Iya tidak cuma satu. Tapi lagi-lagi ya saya informasikan bahwa laporan itu harus dianalisa oleh penyidik," kata Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (16/09/2016).

Kata dia, penyidik bisa saja menangkap terduga pelaku. Meski begitu, penyidik masih membutuhkan minimal dua alat bukti untuk menaikkan ke tahap penyidikan.

"Sekali lagi momentum itu bisa diciptakan. Tetapi yang paling penting dalam melakukan tugasnya apakah memang ada alat bukti yang ditemukan KPK untuk menjaring seorang tersangka," ujar Yuyuk.

Kemarin, Ketua KPK Agus Rahardjo berujar terdapat transaksi mencurigakan pabrik farmasi kepada dokter senilai Rp 800 miliar. Transaksi itu dilakukan oleh pabrik farmasi yang tidak terlalu besar.

"Beberapa hari yang lalu saya dilapori teman-teman PPATK, tentang salah satu pabrik farmasi yang tidak terlalu besar di Indonesia. Selama tiga tahun mentransfer uangnya ke dokter itu sekitar Rp 800 miliar. Ini kan sistemnya yang harus kita benahi. Ini bukan pabrik farmasi terbesar, masih ada pabrik farmasi yang lain," kata Agus Rahardjo di Kantor Kemenko Maritim, Kamis (15/09/2016).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.