Direktur Keuangan dan Human Capital PT Brantas Abipraya Sudi Wantoko (kedua kiri) dan Senior Manager Pemasaran PT Brantas Abipbraya Dandung Pamularno (kiri) menghadiri sidang lanjutan kasus suap PT Brantas Abipraya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/



KBR, Jakarta - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memvonis Direktur Keuangan PT Brantas Abipraya (BA), Sudi Wantoko dan Manajer Pemasaran PT BA, Dandung Pamularno dengan hukuman masing-masing 3 tahun dan 2,6 tahun penjara. Mereka dihukum dalam kasus percobaan penyuapan kepada pejabat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Ketua Majelis Hakim, Yohanes Priyana mengatakan, mereka terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sudi Wantoko dengan pidana penjara selama tiga tahun dan denda sebanyak Rp 150 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar agar mengganti dengan penjara kurungan selama tiga bulan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa II Dandung Pamularno berupa pidana penjara 2 tahun dan 6 bulan serta denda sebanyak Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan," kata Yohanes Priyana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (02/08/2016).

Hal-hal yang memberatkan hukuman Sudi dan Dandung di antaranya, keduanya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Sedangkan, hal-hal yang meringankan antara lain, terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum dan jujur dalam persidangan.

Sebelumnya, Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mereka masing-masinf dengan 4 dan 3,6 tahun penjara.

Namun begitu dalam putusannya terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara anggota majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Tiga dari lima anggtoa majelis hakim menyatakan perbuatan terdakwa adalah delik sempurna. Artinya, terdapat aspek penerima dan pemberi suap. Hakim Ketua Yohanes Priyana, Hakim Anggota Sofialdi dan Fauzi  sepakat dengan dakwaan pertama Jaksa KPK yakni Pasal 5 ayat 1 huruf a UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001,  jo Pasal 55 ayat 1 ke -1  KUHPidana.

Sementara anggota majelis hakim Casmaya dan Edi Supriyanto mengajukan dissenting opinion. Keduanya menyatakan para terdakwa melanggar dakwaan kedua, yakni Pasal  5 ayat 1 huruf a UU No.31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU No.20 Tahun 2001,  jo Pasal 55 ayat 1 ke -1.

"Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, pertemuan antara Marudut, Sudung Situmorang dan Tomo Sitepu, pada tanggal 23 Maret 2016, tidak terdapat kesepakatan antara Marudut dan Tomo, maupun Sudung mengenai akan dilakukannya pemberian uang dari para terdakwa melalui Marudut untuk Tomo maupun Sudung, dengan maksud agar Tomo dan Sudung menghentikan perkara," ujar Casmaya.

Sebelumnya, perantara suap, Marudut Pakpahan dituntut empat tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Direktur Utama PT Rahmanta Putra itu mengakui duit Rp 2,5 miliar dari petinggi PT BA itu akan diberikan untuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Asisten Pidana Khusus Kejati DKI Jakarta, Tomo Sitepu. Suap diberikan agar Sudung dan Tomo menghentikan penyelidikan kasus korupsi PT BA yang sedang ditangani Kejati DKI.

Marudut juga sempat beberapa kali berkomunikasi dengan Sudung dan Tomo dalam kasus ini. Bahkan, sebelum ditangkap petugas KPK, Marudut akan menuju ke Kantor Kejati DKI untuk bertemu Sudung.




Editor: Quinawaty
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!