Pilkada DKI, KPUD Bikin Aturan soal Akun Medsos Resmi Pasangan Calon

KPU juga telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan media sosial, dan akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu.

Selasa, 27 Sep 2016 08:52 WIB

Maskot Pilkada DKI 2017. (Foto: ANTARA)



KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum wilayah DKI telah mengimbau kepada seluruh pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk mendaftarkan akun resmi media sosialnya.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye KPU DKI, Dahlia Umar menjelaskan, langkah ini dilakukan agar KPUD dapat mengontrol akun-akun media sosial dari pasangan calon.

KPU juga telah mengeluarkan aturan mengenai penggunaan media sosial, dan akan dikoordinasikan dengan Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu.

"Yang menjadi tanggung jawab KPU adalah mendata mana saja yang menjadi akun media sosial pasangan calon yang resmi. Kewajiban kami hanya mendata dan mencatat, juga membuat aturan mengenai penggunaan media sosial. Misalnya, memberikan informasi sebanyak-banyaknya tentang calon, mengenai visi misinya, dan lain sebagainya. Kami memberikan guideline, apa yang perlu disampaikan melalui media sosial. Soal bagaimana media sosial itu melakukan kampanye, akan diawasi oleh Bawaslu," ujarnya kepada KBR, Selasa (27/9/2016).

Dahlia menambahkan, rencananya hari ini KPU DKI akan mengadakan rapat koordinasi bersama Bawaslu untuk membicarakan sejumlah hal. Salah satunya mengenai aturan penggunaan media sosial ini.

Selain itu, Dahlia juga menegaskan KPU berhak memberikan sanksi apabila ada akun media sosial yang dianggap provokatif, dan mengeluarkan isu yang berkaitan dengan SARA.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

KPK Tolak Permohonan Justice Collaborator Bekas Pejabat Bakamla Nofel Hasan

  • MUI Temui Kabareskrim Terkait Penyerangan Pemuka Agama
  • Proyek Rusun DP Nol Rupiah Diadukan ke KPPU
  • Pemkab Karo Cari Upaya Potensi Gagal Panen Akibat Erupsi Gunung Sinabung

Dalam beberapa pekan ini Rancangan KUHP (RKUHP) ramai dibicarakan karena dianggap memuat poin-poin atau pasal-pasal yang bermasalah.