Pencalonan BG, Demokrat tak Persoalkan Rekening Gendut

"Pada saat polemik pro-kontra yang dahsyat masalah Kaporli saat itu. Tapi putusan pengadilan kan memenangkan pra Budi Gunawan,"

Jumat, 02 Sep 2016 15:47 WIB

Ilustrasi: Demo pegawai KPK menolak pelimpahan berkas dugaan korupsi Budi Gunawan kepada Kejagung. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Partai Demokrat tidak akan mempermasalahkan dugaan rekening gendut Budi Gunawan saat mengujinya sebagai calon kepala BIN.  Sebab, kata Wakil Sekjen Demokrat Didi Irawadi, status tersangkanya telah dicabut oleh praperadilan. Sehingga kasus itu dianggap sudah selesai.

"Pada saat itu kan ada masalah hukum yang belum selesai. Pada saat polemik pro-kontra yang dahsyat masalah Kaporli saat itu. Tapi putusan pengadilan kan memenangkan pra Budi Gunawan," jelasnya kepada KBR, Jumat (2/9/2016) sore.

Partai Demokrat pernah menolak pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri tahun lalu karena dugaan rekening gendut. Demokrat menyatakan status tersangka Budi harusnya jadi pertimbangan DPR.

Didi menambahkan,  akan fokus pada terorisme dan keberagaman saat menguji BG di DPR. Sebab, menurutnya, dua masalah itu adalah yang paling besar di Indonesia. Pihaknya akan menggali bagaimana visi BG dalam memimpin BIN dan menangani masalah itu.

"Tentunya badan intelejen ini berperan memberikan data-data yang cepat dan akurat, serta memberikan masukan-masukan," tambahnya.

Budi Gunawan resmi diajukan sebagai calon Kapolri oleh Presoden Joko Widodo, Jumat (2/9/2016) pagi. Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyerahkan surat penunjukan BG kepada DPR. DPR akan segera menentukan kapan BG akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.