Panggil Ahli Hukum, Jokowi Singgung Kasus Munir

"Kemudian juga PR kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya kasusnya Mas Munir juga ini perlu diselesaikan,"

Kamis, 22 Sep 2016 21:27 WIB

Pejuang HAM, Munir Said Thalib. (Sumber: Omah Munir)



KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo  memanggil sejumlah pakar dan praktisi hukum meminta masukan tentang sejumlah kasus hukum, termasuk pelanggaran HAM berat di masa lalu. Jokowi mengatakan, kasus pelanggaran HAM berat masih menjadi pekerjaan rumah dan harus diselesaikan.

Kasus yang jelas disebut Jokowi adalah kasus pembunuhan Munir.

Sejumlah praktisi hukum yang diundang antara lain: Harjono, Saldi Isra, Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Mahfud MD, Yunus Hussein, Yenti Ganarsih, Eddy Hiariej, Asep Iwan Iriawan, Chandra Hamzah, Todung Mulya Lubis, Nursyahbani Katjasungkana, Al Araf.

"Kemudian juga PR kita mengenai pelanggaran HAM di masa lalu, termasuk di dalamnya kasusnya Mas Munir juga ini perlu diselesaikan," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (22/9/2016).

Jokowi juga meminta masukan terkait penanganan kasus korupsi dan narkoba. Jokowi mengklaim terdapat kemajuan dalam penanganan perkara korupsi lantaran telah menyasar pada pejabat pimpinan lembaga. Namun, ia mengakui penegakan hukumnya masih belum memberikan efek jera

"Akhir-akhir ini banyak kita jumpai hal-hal yang baik yang berkaitan dengan korupsi dan bahkan di tingkat elite pimpinan lembaga yang berkaitan dengan perdagangan pengaruh. Dan sampai saat ini juga penegakan hukum kita juga kita lihat masih belum memberikan efek jera terhadap adanya korupsi, baik sisi hukuman ataupun tuntutan," ujar dia.

Jokowi juga meminta rekomendasi terkait penataan regulasi dan kelembagaan yang masih kerap tumpang tindih.

"Kami mohon rekomendasi untuk misalnya penataan kelembagaan kita baik di Polri, di kepolisian, di Kemenkumham, mungkin juga di kejaksaan dan juga di KPK, sehingga penyelesaian-penyelesaian di bidang hukum kita ini betul-betul bisa menyeluruh," tuturnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Dewan Pertimbangan MUI Minta Pemerintah Tak Usah Gubris Putusan MK soal Kolom Agama

  • Bupati Siak Minta Wilayah Rawan, Prioritaskan Dana Desa untuk Pencegahan Karhutla
  • Calonnya Mundur, Golkar Cari Ganti Bakal Calon Wagub Sumut