OTT Ketua DPD, Dirut Bulog Akui Irman Minta Kuota Gula

"Januari beliau (Irman Gusman) yang menelepon. Yang saya tangkap beliau meminta kuota 3 ribu ton tetapi hanya terealisasi seribu ton. "

Kamis, 29 Sep 2016 21:25 WIB

Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog Djarot Kusumayakti menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan saksi atas tersangka Ketua DPD (nonaktif) Irman Gusman di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti dicecar pertanyaan soal permintaan kuota oleh Ketua DPD non aktif Irman Gusman.Djarot yang diperiksa selama 10 jam membenarkan hasil sadapan yang menyebut ada permintaan kuota gula dari Irman Gusman kepada dirinya. Namun kata Djarot permintaan itu tidak bisa sepenuhnya diikuti.

"(Siapa yang berinisiatif menelepon?) Januari beliau (Irman Gusman) yang menelepon.Yang saya tangkap beliau meminta kuota 3 ribu ton tetapi hanya terealisasi seribu ton. (Benarkah itu alokasi untuk Jakarta dipindahkan ke Sumbar?) Tidak, alokasi untuk seluruh Indonesia," jelasnya.

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti enggan menjelaskan ada kuota gula untuk DKI namun dialihkan ke Sumbar setelah ada komunikasi dengan Irman Gusman.

Sebelumnya, KPK menetapkan tiga orang tersangka yang terdiri dari Ketua DPD Irman Gusman dan sepasang pengusaha suami istri dalam operasi tangkap tangan KPK. Irman ditangkap KPK dengan barang bukti uang Rp 100 juta.Uang itu merupakan ungkapan terima kasih karena Irman Gusman telah mengatur kuota gula non SNI.Selain ketiga orang itu, KPK juga menetapkan seorang jaksa yang diduga bermain dalam perkara impor gula ilegal.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Disebut Dukung HTI, Menpora Segera Panggil Adhyaksa

  • Diprotes Imvestor, Presiden Sentil 2 Menteri
  • KPPU: 5 Perusaah Atur Tata Niaga Beras di Sejumlah Provinsi
  • Indonesia Gandeng Azerbaijan Buat Pusat Pelayanan Terpadu

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.