Ilustrasi: Wakapolri, Komjen. Pol. Budi Gunawan membeawa pataka pada upacara peresmian peningkatan status Polda Sulut, di halaman Polda Sulut, Manado, Sulawesi Utara, Senin (22/8). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Koordinator Komisi Orang dan KOrban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Presiden Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan untuk menggantikan Sutiyoso. Menurut Haris Azhar, Presiden Jokowi seharus mencermati banyak penolakan dari kelompok masyarakat dan lembaga seperti KPK terkait Budi Gunawan.

Kata dia, Kontras dan lembaga lainnya yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil tolak BG akan melakukan aksi sebagai wujud penolakan terhadap pencalonan BG.

"Memprihatinkan ya. Yang mencalonkannya itu memprihatinkan. Karena, kontroversi terhadap dirinya itukan sudah pernah, sudah jelas ada penolakan yang resmi dari KPK. Mestinya presiden sadar, kan belum lama itu baru setahun yang lalu. Jadi, publik masih ingat peristiwa itu, saya pikir presiden melakukan kesalahan yang sama. Saya khawatir ini hanya modus bagi-bagi jatah saja ke orang-orang yang berjasa," jelas Koordinator Kontras Haris Azhar kepada KBR, Jumat (2/9/2016)

Koordinator Kontras Haris Azhar menambahkan, pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN juga akan membuat friksi atau perbedaan makin besar di tubuh BIN. Kata dia, BIN yang didominasi oleh militer akan menghambat kinerja Budi Gunawan yang berasal dari Kepolisian.

"Di dalam BIN itu masih banyak TNI, bisa terjadi resistensi apalagi yang digantikan itu Sutiyoso yang kita lihat selama setahun ini tidak ada hasilnya. Ketika situasi di dalam institusi yang tidak terkonsolidasi dengan baik terus diganti dari kelompok minoritas, polisi itukan minoritas di dalam lembaga sana. Itu pasti akan punya potensi tambah rame lagi, ada kerjaan berat untuk konsolidasi," katanya.

Sebelumnya pada 10 Januari 2015 Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Keputusan itu menuai kecaman lantaran Budi ditengarai terlibat kasus rekening gendut petinggi Polri.

Pada tiga hari setelah pencalonan KPK menetapkan Budi sebagai tersangka korupsi saat menjadi Kabiro deputi SDM periode 2003-2006. Pada 14 Januari 2015 sebagai calon tunggal Budi lolos uji kelayakan dan kepatutan Komisi III DPR. Besoknya paripurna  DPR menetapkan Budi Gunawan sebagai calon kapolri.

Sejak penetapan Budi sebagai tersangka, dimulailah perseteruan cicak vs buaya jilid 2. Petinggi KPK  dikriminalkan. Mulai dari KTP palsu Abraham Samad, sengketa pilkada Bambang Widjojanto, sampai pemalsuan surat  notaris  Adnan pandu Praja. Presiden lantas membentuk tim 9 untuk membantu meredakan konflik Polri vs KPK. Tim ini merekomendasikan kepada presiden untuk menarik pencalonan Budi. Pada 18 Februari Jokowi akhirnya menarik Budi Gunawan dan mengajukan wakapolri Badrodin Haiti sebagai Kapolri.

Jokowi  juga menerbitkan Keputusan Presiden penganngkatan tiga pemimpin KPK sementara yaitu Taufiqurrahman Ruqi, Indriyanto Senoadji dan Johan Budi. Mereka menggantikan 3 pemimpin KPK yang dijadikan tersangka oleh kepolisian. 


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!