Kasus Prostitusi Anak, Kominfo Belum Dirangkul

"Sementara selama ini kami ingin mendeteksi itu tapi itu kelihatannya modus terselubung tersembunyi ya."

Kamis, 01 Sep 2016 20:42 WIB

Menteri PPPA, Yohana Yambise (kiri)

KBR, Jakarta- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak hingga kini belum berkordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendeteksi akun siapa saja yang melakukan prostitusi daring melibatkan anak. Menteri PPPA, Yohana Yambise, mengatakan saat ini masih fokus dengan Badan Reserse Kriminal untuk menguak jaringan kasus.

"Kami belum mengadakan koordinasi dengan kementerian ini. Sementara selama ini kami ingin mendeteksi itu tapi itu kelihatannya modus terselubung tersembunyi ya. Susah kami deteksi. Dan saya pikir dengan adanya kasus ini itu saatnya kita masuk dan berusaha mencegah supaya ga menjalar lebih banyak lagi," kata dia usai rapat dengan DPR, Kamis (1/9/2016).

Hingga hari ini, polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus prostitusi daring yang melibatkan anak. Ketiga orang tersebut berinisial U, E, dan AR. Pelaku menjajakan anak-anak melalui jejaring sosial facebook. Korban dijajakan kepada pelanggan dengan tarif Rp 1,2 juta. Dari jumlah tersebut, korban hanya mendapat Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu.

Yohana mengatakan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak sudah bekerjasama dengan Pusat Perempuan di kepolisian untuk melihat apakah korban membutuhkan trauma healing.

Sebagai langkah preventif, Kementerian PPPA tetap melakukan sosialisasi bekerjasama dengan organisasi pemberdayaan perempuan, perguruan tinggi, dan tokoh adat. Namun menurutnya pemberian hukuman juga harus digalakkan untuk memberikan efek jera. Untuk itu dia saat ini menunggu keputusan DPR terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perlindungan Anak yang hingga kini belum disahkan di paripurna.

"Ini sudah kami sampaikan ke DPR sudah dua kali kami rapat kerja dengan komisi 8. Sudah masuk paripurna tapi DPR masih tunda. Kami tetap desak supaya DPR bisa secepatnya mengesahkan Perppu jadi UU supaya hal ini bisa dipertimbangkan," tutupnya.

Editor: Dimas Rizky

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.