Lokasi penyanderaan petugas KLHK dan Polisi Hutan di Rohul. (Sumber: KLHK)



KBR, Jakarta- Kapolda Riau, Supriyanto, bersikeras tidak ada kepentingan pemilik modal yang menggerakkan massa menyandera petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta polisi hutan di Kabupaten Rohul,  Jumat(2/9) lalu. Supriyanto mengklaim penahanan itu  inisiatif masyarakat yang merasa dirugikan.

"Masyarakat yang dari pekerja sawit itu sendiri. (Indikasi keterlibatan perusahaan?) Loh justru kan perusahaan itu punya masyarakat. Pola inti. Memang punya masyarakat, kelompok tani. Kelompok tani menggerakkan kelompok tani. Tanpa digerakkan itu memang sudah punya masyarakat," sergah Supriyanto usai rapat dengan DPR, Senin (5/9).

Polda Riau  mengatakan tidak akan lagi mendalami kejadian penyanderaan kemarin.

Sementara itu berbeda sikap dengan Supriyanto, Kapolri Tito Karnavian mengatakan Polri justru akan mendalami peristiwa ini.

Tito bilang ada dua informasi yang masuk ke Polri. Versi pertama mengatakan bahwa masyarakat di kawasan tersebut digerakkan perusahaan. Informasi lain sama dengan yang diungkapkan Supriyanto.

Menanggapi sikap kepolisian ini, Menteri KLHK, Siti Nurbaya meminta agar kasus ini tetap diteliti.

"Dari mereka kerja, itu diikutin, diamat-amatin, lalu minta dihapus. Itu ngapain?"

Dia melanjutkan, "Mereka (perusahaan) bilang punya data, kami juga punya data. Kalian lihat sendiri di foto. Jelas-jelas seperti itu. Ya diadu aja."


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!