Dirut BPJS Ketenagakerjaan (BPJSTK) Agus Susanto (kiri), Ketua Dewan Pengawas BPJSTK Guntur Witjaksono (kanan), dan Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) berfoto bersama usai menandatangani dokumen Komitmen Anti Korupsi di Jakarta, Rabu (14/9). Foto: ANTARA



KBR, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami dugaan suap atau gratifikasi salah satu direktur di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Praktik suap itu dilakukan di Singapura. Meski begitu, KPK belum mau merinci identitas petinggi perusaahan pelat merah itu karena masih dalam tahap penyelidikan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, penerimaan uang suap atau gratifikasi di Singapura bukan hal yang baru.

"Sebenarnya kalau pemberian di Singapura itu bukan barang baru ya. KPK pernah menangani Atut sama Akil. Terus Petral, walaupun Petral juga belum selesai. Jadi itu bukan barang baru dan itu bukan yang strategis-strategis loh. Yang biasa-biasa aja, tapi karena takut ya di Singapura," kata Agus Rahardjo usai sambutan dalam penandatangan Zona Integritas di Kantor Kemenko Maritim, Kamis (15/09/2016).

"Jadi biarkan kami mendalami, mencari alat bukti yang kuat. Mudah-mudahan tidak lama," sambungnya.

Kata Agus, untuk menangkap pelaku di Singapura membutuhkan kerjasama dengan otoritas setempat. Saat ini, kata dia, Indonesia memliki hubungan yang baik dengan Singapura.

Agus menuturkan, data awal didapatkan bukan dari Kejaksaan Agung. Seperti diketahui, Kejagung sedang menyelidiki kasus Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Hendi Prio Santoso. Hendi pun telah dicegah bepergian ke luar negeri untuk kepentingan penyelidikan kasus korupsi terminal gas apung di Lampung.

"Data awalnya bukan dari Kejagung, data awalnya kita dapat dari berbagai sumber," ujar Agus.

KPK masih mengumpulkan minimal dua alat bukti untuk menaikkan ke tahap penyidikan. Kata Agus, penyidik tengah memeriksa sejumlah saksi.

"Sedang dilakukan (pemeriksaan saksi)," pungkasnya.

Kemarin, dalam acara penandatanganan komitmen antikorupsi BPJS Ketenagakerjaan, Agus menyinggung Direktur BUMN besar yang menerima fee di Singapura. Kata dia, Direktur BUMN tersebut juga membuka rekening di Singapura agar tak terendus Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK). KPK juga telah bekerjasama dengan lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Dia terimanya di Singapura, buka rekeningnya di Singapura. Itu supaya tidak di-tracking PPATK. Untungnya kita sudah kerjasama dengan CPIB," ujar Agus.




Editor: Quinawaty

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!