Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) bersama Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan (kanan) dan Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan (kiri) menghadiri syukuran HUT Polwan ke-68 di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (1/9). Foto: AN



KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo menunjuk Wakil Kapolri, Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso. Penunjukan ini disampaikan secara resmi melalui surat ke Pimpinan DPR, pagi tadi.

Meski begitu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang mengantarkan surat tersebut tak menjelaskan pertimbangan pemilihan Budi Gunawan.

"Mengantarkan surat dari presiden kepada ketua DPR. Pada Pak Akom, kami sduah sampaikan yaitu usulan presiden untuk penggantian kepala BIN. Jadi kepala BIN diusulkan nama baru yaitu bapak Budi Gunawan," kata Mensesneg, Pratikno di DPR, Jumat (2/9/2016).

Mensesneg Pratikno menambahkan, bakal menyerahkan kelanjutan proses penggantian ini sesuai aturan di parlemen. Mekanisme yang berlaku, setelah pengajuan tersebut, Komisi Pertahanan DPR bakal menggelar uji kepatutan dan kelayakan atas calon yang diajukan Presiden.

Sementara itu, Pimpinan DPR memutuskan segera menggelar rapat pimpinan untuk menentukan tindak lanjut dan jadwal uji kepatutan dan kelayakan calon kepala BIN. Ketua DPR, Ade Komarudin memperkirakan, Senin pekan depan pihaknya bakal rapat dengan seluruh pimpinan fraksi untuk membahas usulan penggantian Kepala BIN tersebut.

"kami akan menindaklanjuti pekan depan, nanti kita akan rapat dulu dengan fraksi-fraksi pada hari Senin, akan tentukan saat rapat pimpinan fraksi menugaskan pada alat kelengkapan mana untuk menindaklanjuti. Tapi kalau sesuai mitranya, ini di komisi 1," kata Ketua DPR, Ade Komarudin, Jumat *2/9/2016).

Budi Gunawan, saat ini masih menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Indonesia. Bekas ajudan Megawati ini sempat juga masuk dalam kandidat pencalonan Kapolri. Namun pencalonannya menerima gelombang penolakan dari kelompok sipil dan pegiat antikorupsi.

Budi Gunawan tercatat pernah disebut dalam kasus rekening gendut Polri. Ia diduga memiliki rekening gendut yang tak sesuai dengan profilnya. Polemik ini menguar saat Presiden Jokowi pada Januari tahun lalu mengajukan BG sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Sutarman. Ia telah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi Hukum DPR RI.

Beberapa hari setelah namanya diajukan, Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK) menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan gratifikasi. Hubungan KPK dan Polri sempat bersitegang. Presiden Jokowi lantas membentuk Tim Sembilan untuk meredakan ketegangan. Tim independen tersebut kemudian merekomendasikan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dibatalkan.




Editor: Quinawaty
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!