Polemik Rotasi Pejabat Internal, Ketua KPK: Orang Luar Jangan Ikut Campur

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta publik tak mencampuri polemik rotasi dan mutasi 15 pejabat eselon dua dan tiga di internal KPK.

Kamis, 16 Agus 2018 22:39 WIB

Ketua KPK Agus Rahardjo saat memberikan keterangan pers terkait Timnas Pencegahan Korupsi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/8). (Foto: ANTARA/ Rivan A)

KBR, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo meminta publik tak mencampuri polemik rotasi dan mutasi 15 pejabat eselon dua dan tiga di internal KPK. Meski enggan berkomentar banyak, Agus berkata, kebijakan itu meripakan urusan yang harus diselesaikan sendiri oleh lembaganya.

Ia juga mengklaim telah meluruskan polemik tersebut ke Wadah Pegawai di KPK.

"Saya enggak mau berkomentar itu, itu urusan dalam. Jangan diselesaikan dengan ikutkan orang luar dong. (Anda berencana menjelaskan pada Wadah Karyawan?) Sudah, sudah. Sudah bertemu. Ya enggak tahu mereka, karena saya sudah ketemu sekali dengan seluruh pimpinan dan, terserah mereka," kata Agus di kompleks gedung DPR, Kamis (16/8/2018).

"Ini urusan internal, jadi sebaiknya orang-orang luar enggak boleh ikut campur lah," tambahnya lagi.

Menurut Agus, ia bersama keempat pimpinan lain sudah menemui perwakilan pegawai yang tergabung dalam serikat Wadah Pegawai KPK. Menurutnya, pimpinan KPK telah menjelaskan secara detail mengenai kebijakan dan mekanisme mutasi-rotasi pegawai.

Namun, ia mengaku tak mengetahui reaksi yang timbul di antara pegawai pasca-pertemuan tersebut. Sayangnya, Agus enggan membocorkan materi pertemuan dengan Wadah Pegawai. Termasuk, soal skema penilaian kinerja yang digunakan sebagai dasar menentukan rotasi-mutasi pejabatnya.

Baca juga:

Respons Ketua KPK yang meminta 'orang luar' tak ikut campur itu mengundang kritik dari anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, Dahnil Anzar. Ia mempertanyakan pernyataan Agus yang malah menunjukkan sikap tak ingin dikritik.

"Ada masalah serius terkait integritas pimpinan KPK. Karena untuk transparan dan akuntabel saja mereka abai, sekaligus kok tiba-tiba justru antikritik dan takut dengan partisipasi publik," kata Dahnil melalui pesan tertulis kepada KBR.

Itu sebab ia pun mengingatkan bahwa keberadaan KPK selama ini tak lepas dari dukungan publik. "Jadi Pak Agus agaknya perlu telusuri sejarah dan rekam jejak KPK selalu dapat back-up dari masyarakat sipil yang dia sebut orang luar itu," kata Dahnil.

Dahnil lantas kembali menyelentik kasus-kasus lama seperti cicakversus buaya, revisi UU KPK dimana kesemua itu melibatkan peran publik.

"Yang perlu beliau catat, masyarakat sipil tidak ikut campur dalam penyelidikan dan penyidikan KPK tetapi melakukan koreksi terkait tata kelola lembaga pubik bernama KPK."

Ia melanjutkan, "harusnya beliau berani mengucapkan tegas dan keras jangan ikut campur kepada orang luar yang berusaha ikut campur dalam penanganan kasus oleh KPK, nah itu baru keren dan berani."

Wacana perputaran belasan pejabat internal oleh pimpinan KPK menuai kritik pelbagai kalangan. Mulai dari koalisi masyarakat sipil, bekas pimpinan KPK hingga Wadah Pegawai KPK. Serikat pekerja lembaga antirasuah itu menilai diskresi rotasi oleh pimpinan itu dikeluarkan tanpa penghitungan yang jelas. Sebagaian pegawai KPK khawatir, mekanisme yang dianggap tertutup dan tak lazim itu berpotensi melemahkan institusi KPK dari dalam.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar
Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

Saat ini ada banyak cara dan sarana untuk membantu orang lain. Lewat NusantaRun salah satunya.