Setengah Lahan Konsesi Gambut Terbakar, Melibatkan Perusahaan Besar

"Sebagian besar konsesi HTI, kalau kebun sawit sedikit sekali. Ini mengejutkan," kata Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad.

Kamis, 03 Agus 2017 21:45 WIB

Kru helikopter pemadam kebakaran milik BNPB di area kebakaran lahan gambut di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Kamis (3/8/2017). (Foto: ANTARA/Nova Wahyudi)

KBR, Jakarta - Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad menyatakan sebanyak 26 persen kebakaran lahan saat ini berada di lahan gambut.

Nazir mengatakan dari 26 persen itu, setengah lebih lahan gambut yang terbakar merupakan lahan konsesi gambut di Riau dan Kalimantan Barat, yang izinnya dimiliki perusahaan.

Namun, Nazir enggan mengungkap perusahaan itu. Ia hanya menyebutkan ada di antara pemegang izin konsesi itu merupakan perusahaan besar.

"Bagaimana ini kok bisa terjadi? Sudah kita laporkan ke Ibu Menteri Lingkungan Hidup, dan Ibu Menteri sudah memberikan peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut," kata Nazir Fuad usai rapat koordinasi kebakaran hutan dan lahan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Kamis (3/8/2017).

Nazir memastikan kebakaran di lahan gambut itu bukan karena faktor alam, tetapi karena dibakar. Saat ini BRG sedang memetakan secara detil status lahan konsesi yang terbakar itu. Menurut Nazir, ada kemungkinan areal yang terbakar merupakan lahan hasil kemitraan perusahaan dan masyarakat atau areal sengketa.

"Jadi pertanyaan, apakah lahan gambut yang terbakar itu sepenuhnya berada di bawah penguasaan perusahaan, atau areal yang oleh perusahaan telah dibuatkan kemitraan dengan masyarakat? Atau di areal yang memang ada konflik antara perusahaan dengan masyarakat," kata Nazir.

Nazir juga heran titik api kebakaran lahan gambut paling besar justru terjadi di areal hutan tanaman industri (HTI), dan bukan lahan perkebunan sawit. Ia masih mencari tahu penyebabnya.

"Sebagian besar HTI, kalau kebun sawit sedikit sekali. Ini mengejutkan," kata Nazir.

Baca juga:



Asap tebal dari lahan gambut yang terbakar di Kabupaten Bengkalis, Riau, Jumat (28/7/2017). (Foto: ANTARA/Rony Muharrman)
 
Buka data lahan gambut

LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta pemerintah membuka data sejumlah perusahaan yang berada di dalam kawasan ekosistem gambut.

Permintaan itu disampaikan Direktur WALHI Nasional Nur Hidayati, ketika diminta tanggapannya setelah data dari Badan Restorasi Gambut (BRG) menunjukan lahan gambut yang terbakar banyak terdapat di wilayah konsesi perusahaan.

Nur Hidayati mengatakan, WALHI memang tidak memiliki data di lokasi yang disebutkan oleh BRG. Namun, kata dia, jika dilihat di wilayah Riau saja, ada sekitar 90 persen dari konsesi di wilayah itu berada di wilayah gambut dalam.

"Seharusnya pemerintah membuka data-data perusahaan yang berada di dalam kawasan ekosistem gambut. Kalau yang 26 persen itu memang kita belum punya data pasti, tapi kami punya perkiraan perusahaan mana saja. Kami tidak tahu itu apakah data yang dimaksud oleh BRG atau bukan," kata Nur Hidayati kepada KBR, Kamis (3/8/2017)

Nur Hidayati mengatakan seharusnya BRG juga membuka data itu untuk diketahui publik. Hal itu dilakukan agar nantinya pemerintah melalui kementerian bisa bertindak tegas jika perusahaan pemegang konsesi gambut melakukan kecurangan.

"Harusnya BRG juga membuka datanya lebih detail, dimana saja," kata Hidayati.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"