Koalisi Sipil: Soal Munir, Rezim Jokowi Memalukan

"Malulah mereka yg bekerja di belakang Jokowi, tapi tidak bisa menegakkan hukum. Apalagi yang bekerja di wilayah HAM. Putusan ini memberitahukan pada kita bahwa rezim Jokowi memalukan," kata Al Araf.

Rabu, 16 Agus 2017 16:27 WIB

Aktivis HAM Munir Said Thalib. (Foto: Dokumentasi Omah Munir)

KBR, Jakarta - Istri aktivis HAM Munir Said Thalib, Suciwati mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah Jokowi yang tak kunjung menyelesaikan kasus pembunuhan Munir.

Suciwati mengatakan Jokowi gagal memenuhi janjinya kepada rakyat di hari peringatan kemerdekaan Indonesia tahun ini. Apalagi, kata Suciwati, dalam pidato Jokowi hari ini tidak ada sedikitpun pernyataan sikap tentang kasus pembunuhan Munir maupun penanganan kasus hak asasi manusia (HAM) lain.

"Kalau kita lihat dari pidatonya tadi, ini sudah jelas sekali. Kalau dulu saat kampanye dia ngomong soal Papua secara luar biasa, sekarang nggak ada soal HAM di pidato Jokowi. Jadi kini kita bisa lihat sebuah bangunan kosong tanpa jiwa tanpa manusia, itulah pemerintahan Jokowi saat ini," komentar Suciwati Munir di Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Suciwati juga mengungkapkan kekecewaannya ketika pemerintah tidak mau atau menolak membuka laporan hasil kera Tim Pencari Fakta (TPF) Munir. Padahal, kata Suci, sebelumnya Jokowi sudah memanggil pakar hukum dan hak asasi manusia untuk menyatakan sikap bahwa kasus Munir adalah hal yang penting untuk dilanjutkan. Apalagi, kata Suciwati, saat itu Jokowi juga sempat meminta Jaksa Agung menindaklanjuti kasus tersebut.

Baca juga:


Soal Hendropriyono

Suciwati mengatakan, saat maju sebagai calon Presiden, Jokowi pernah menelpon Suci untuk memperjelas masalah pengungkapan kasus pembunuhan Munir. Namun, yang membuat Suci heran, pada saat itu Jokowi kerap terlihat bersama Hendropriyono, orang yang bertanggungjawab atas kematian Munir.

"Saya sempat tanya kepada dia, kemana-mana saat di publik kok dia bersama Hendropriyono? Dia menjawab, 'bagaimana saya bisa hindari kalau itu diundang tiba-tiba ada orang ini'. Tapi kami kan tidak bisa melihat sesederhana itu. Buktinya Hendro bahkan mau diangkat sebagai tim penasehat Presiden, dan kemudian dimana-mana ada orang ini," kata Suci.

Suciwati bersama lembaga hukum dan HAM seperti Kontras, Imparsial, Setara Institute, LBH Jakarta, Omah Munir, YLBHI dan lain-lain juga mendesak agar pemerintah segera mengumumkan hasil kerja Tim Pencari Fakta (TPF) Munir.

"Kami mendesak Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Menteri Sekretaris Negara maupun jajarannya mencari dokumen TPF Munir yang merupakan dokumen penting kenegaraan, yang seharusnya disimpan oleh Kemensesneg," kata Suciwati saat membacakan petisi masyarakat sipil.

Berikut isi petisi koalisi masyarakat sipil terkait kasus Munir.

1. Mendesak Mahkamah Agung untuk segera menyampaikan pemberitahuan dan salinan putusan lengkap kasasi KIP Munir, kepada pemohon kasasi yakni Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS).

2. Mendesak Presiden RI, Joko Widodo untuk memerintahkan Mensesneg RI maupun jajarannya untuk mencari dokumen TPF Munir yang merupakan dokumen penting kenegaraan, yang seharusnya disimpan oleh Kemensesneg.

3. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengumumkan hasil penyelidikan TPF Munir tersebut sebagai mandat dari Kepres 111 Tahun 2014 tentang, pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya Munir.

Selain Suciwati, Al-Araf Direktur Imparsial juga mengatakan langkah pemerintah mengajukan proses banding putusan KIP adalah aneh dan harusnya tidak dilaukan. Hal tersebut membuktikan bahwa pemerintahan Jokowi tidak konsisten dan tidak serius menangani kasus kematian Munir.

"Pemerintah dan Presiden harusnya keluar dari lingkaran politik. Kita lihat saja apakah presiden mau menyelesaikan kasus tersebut atau tidak. Malulah mereka yg bekerja di belakang Jokowi, tapi tidak bisa menegakkan hukum. Apalagi yang bekerja di wilayah HAM. Putusan ini memberitahukan pada kita bahwa rezim Jokowi memalukan," kata Al Araf.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Polisi Selidiki Penadah dan Penyuplai Hasil Pendulang Emas Ilegal di Freeport

  • Bappeda DKI: Anggaran Kunker DPRD Naik Karena Djarot
  • Presiden Minta Malaysia Impor Beras Dari Indonesia
  • Kejati Tahan 2 Tersangka Mark Up Alat Tangkap untuk Nelayan di Mandailing Natal

Guna mengembangkan dan mengapresiasi Organisasi Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan "Pemilihan Organisasi Kepemudaan Berprestasi 2017"