Hasil survei raedikalisme Wahid Institute. (Foto: KBR/Rafik M.)



KBR, Bogor- Wahid Institute (WI) mencatat, sedikitnya setengah juta orang pernah terlibat dalam aksi radikalisme di Indonesia. Hal itu berdasarkan hasil survey nasional yang dilakukan, bekerjasama dengan Lembaga Survey Indonesia (LSI) tahun 2016.

Direktur WI, Yenny Zannuba Wahid mengatakan, data hasil survey cukup mengejutkan,  karena masih banyak warga yang belum bersikap toleran terhadap sesama agama, atau agama lain. Dari data itu,   responden mengaku pernah berpartisipasi melakukan aksi kekerasan atas nama agama.

"Hasilnya cukup mengejutkan. Tapi ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya ya itu, sedikitnya ada 0,4 persen dari masyarakat Indonesia yang telah melakukan radikalisme. Selain itu, ada potensi sebesar 11 juta warga Indonesia yang siap melakukan kegiatan radikalisme," katanya saat meluncurkan Laporan Hasil Survey Nasional “Potensi Radikalisasi & Intoleransi Sosial–Keagamaan di Kalangan Muslim di Indonesia," Senin (01/08)

Namun, lanjut Yenny, kabar baik dari survey ini adalah, 72 persen masyarakat Indonesia masih menganggap jika demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling baik.

"Dan 82 persen masyarakat Indonesia menyatakan Pancasila dan UUD 45 adalah dasar negara terbaik untuk kehidupan berbangsa dan bernegara," jelasnya.

Yenny menjelaskan, berdasarkan survey ini, Wahid Foundation merekomendasikan pentingnya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku aksi kekerasan yang mengatasnamakan agama termasuk pelaku tindakan ujaran kebencian  di muka umum.

"Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak negara untuk memastikan perlindungan kebebasan beragama dan berkeyakinan warga negara. Untuk mengatasi kecenderungan intoleransi di kalangan umat Islam, diperlukan lebih banyak narasi damai yang disebarkan melalui berbagai kampanye yang sejuk sekaligus progresif," ucapnya.

Survei ini didesain menggunakan multi-stage random sampling,
dengan perkiraan margin of error 2,6% dan tingkat keyakinan
95%. Sampel terdiri dari 1.520 responden dari 34 provinsi di Indonesia, yang berusia setidaknya 17 tahun atau telah menikah dan tidak kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan umum (Pemilu) ataupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). 

Editor: Rony Sitanggang
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!