Calon hakim Ad Hoc Tipikor Marsidin Namawi mendengarkan pertanyaan anggota Komisi III saat uji kelayakan dan kepatutan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (25/8). (Foto: Antara)



KBR, Jakarta- Komisi Yudisial mengklaim rekam jejak calon hakim Tipikor Dermawan Djamian   bersih. Salah satunya terkait pengakuan Dermawan yang pernah dilobi anggota DPR saat ia menjabat Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung. Dermawan saat itu menolaknya.

Menurut Juru Bicara KY, Farid Wajdi, hal itu muncul dan diklarifikasi langsung pada saat seleksi wawancara. Kata dia, informasi yang KY kumpulkan sesuai  dengan pengakuan Dermawan. Persoalan ini menurutnya sudah selesai.

“Kita mencari dan menggali informasi, sekaligus saat wawancara itu kita klarifikasi,” tandasnya kepada KBR, Kamis (25/8/2016) malam.

“Jika kemudian antara informasi yang kita dapatkan dan klarifikasi yang bersangkutan saat wawancara sesuai, tidak ada kontradiksi, maka itu kami anggap bagian dari integritas,” jelasnya lagi.

Farid menambahkan, Dermawan dan seluruh calon hakim lain telah melewati seleksi ketat. KY  melangsungkan seleksi dan penelusuran rekam jejak setidaknya selama 6 bulan sejak awal tahun ini.

Dalam penelusuran itu, kata dia,   juga melibatkan KPK dan PPATK, juga pengecekan langsung ke lingkungan tempat tinggal.

“Dilakukan baik di ranah sosial maupun institusional,” tambahnya.

Dermawan saat menjabat jadi Kepala Biro Keuangan di Mahkamah Agung pernah dihubungi anggota DPR. Anggota DPR itu menawarkan anggaran tambahan untuk mobil dinas namun meminta MA memberikan kompensasi. Dermawan mengaku menolak itu.

Dermawan adalah satu dari 2 calon hakim Tipikor yang sedang diseleksi di DPR. Bersama mereka ada 5 calon hakim agung yang juga diseleksi. 


Proses Hukum

Calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi, Marsidin Nawawi, tidak menyetujui wacana penghentian proses hukum bagi koruptor dengan syarat mengembalikan uang korupsi. Saat uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi Hukum DPR hari ini, dia menegaskan pengembalian uang korupsi tidak menggugurkan tindak pidana.

"Sepanjang pasal 4 (UU Tindak Pidana Korupsi) itu belum dihapus, saya kira pengembalian uang sudah dijelaskan tidak menghapuskan pidana. Tapi, hakim bisa mempertimbangkan meringankan hukumannya. Itu saja," kata dia, Kamis (25/8).

Bekas Menteri Kordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Panjaitan, sebelum digeser ke Menko Kemaritiman mengatakan pemerintah sedang mempelajari wacana tidak membui koruptor. Syaratnya, koruptor tersebut telah mengembalikan uang yang dikorupsi, aset-asetnya disita, dan dipecat dari jabatannya.

Marsidin melihat hal ini tidak mungkin dilakukan selama pasal 4 Undang-Undang Tipikor   tidak direvisi. Di pasal 4 diatur dengan jelas bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku.

Pembuktian kerugian negara ini tidak dimonopoli oleh Badan Pemeriksa Keuangan saja. Tapi, kata dia, pembuktian kerugian bisa melibatkan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan serta instansi lain yang terkait.

Pembayaran kerugian juga menurutnya, tidak mesti seluruhnya dibebankan kepada terdakwa.

"Cara menentukan jumlahnya tergantung yang dinikmati terdakwa. Jika uang korupsi dialihkan kepada orang lain, uang pengganti masih bisa dibebankan kepada terdakwa selama orang yang bersangkutan tidak digugat." urainya.

Selain itu, menurut dia kebijakan itu belum tentu diminati oleh para koruptor. Pasalnya, pengalaman dia sebagai hakim ad hoc tipikor di Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung, narapidana koruptor lebih memilih hukuman penjara. Marsidin melihat ada kecenderungan para koruptor memilih menyelamatkan harta mereka.

"Mayoritas memilih masuk penjara untuk menyelamatkan harta. Jadi karena orang memilih penjara harus ada strategi lain. Harus ada Undang-Undang Perampasan Aset."


Editor: Rony Sitanggang

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!