Temui Presiden, Wantimpres Rekomendasikan Penuntasan Pelanggaran HAM dan Beking Narkoba

"Ya beliau tekadnya kan mana ada kompromi beliau dengan soal narkoba, dengan soal begitu gak ada kompromi lah beliau,"

Kamis, 11 Agus 2016 16:52 WIB

Aksi Kamisan tuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Antara)

Aksi Kamisan tuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Antara)



KBR, Jakarta- Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan tuntas kasus dugaan praktek keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia. Hal itu terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar.  Kata Anggota Watimpres, Sidarto Danusubroto, pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani penuntasan kasus tersebut. Pasalnya kata dia, tidak ada kompromi dalam pemberantasan kasus narkoba di Indonesia. 

"Itu peristiwa 2012 kan, yang selama ini terpendam ya. Ya saatnya sekarang dibongkar lah, setuju gak. Ya dibongkar aja lah," ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (11/08).

Dia optimis pemerintah bakal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang justru berniat membongkar terkait peredaran barang haram tersebut.

"(Presiden siap menjamin Haris?) Ya beliau tekadnya kan mana ada kompromi beliau dengan soal narkoba, dengan soal begitu gak ada kompromi lah beliau," ungkapnya.

Selain itu kata dia, dalam pertemuan itu juga pihaknya kembali mengingatkan Presiden Jokowi untuk serius dalam penanganan-penanganan kasus-kasus pelanggaran Ham. Terutama kata dia, kasus pelanggaran Ham berat masa lalu yang masih menjadi hutang sejarah bangsa Indonesia. Dia berharap, rekomendasi Simposium 65 bisa segera di umumkan ke publik dalam waktu dekat sebagai komitmen pemerintah dalam penuntasan kasus tersebut.

"Tadi juga soal human right kita bahas juga. (Apa pak?) Ukurannya itu nawacita poin 1 dan juga RPJMN poin 8. Itu adalah program yang kemudian kita ikuti, Pak Luhut, Pak Agus dan saya di membahas masalah itu dan memang itu salah satu hutang sejarah pada generasi ini yang harus kita rampungkan dengan bijaksana," tegasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

KPK Minta Opini Alternatif, IDI Siapkan Pemeriksaan terhadap Novanto

  • Ratusan Warga Non-Papua Keluar dari Lokasi Konflik Tembagapura
  • Jokowi Minta DPD Dukung Pembangunan Daerah
  • Satgas Temukan Kayu-kayu Hasil Pembalakan Liar Hutan Lindung di Nunukan

“Jadi orang malah jadi keluar masuk untuk merokok, berapa waktu yang terbuang,” kata Tari Menayang dari Komnas Pengendalian Tembakau