Temui Presiden, Wantimpres Rekomendasikan Penuntasan Pelanggaran HAM dan Beking Narkoba

"Ya beliau tekadnya kan mana ada kompromi beliau dengan soal narkoba, dengan soal begitu gak ada kompromi lah beliau,"

Kamis, 11 Agus 2016 16:52 WIB

Aksi Kamisan tuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Antara)

Aksi Kamisan tuntut penuntasan kasus pelanggaran HAM. (Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo untuk segera menyelesaikan tuntas kasus dugaan praktek keterlibatan aparat penegak hukum dalam peredaran narkoba di Indonesia. Hal itu terkait testimoni terpidana mati Freddy Budiman kepada Koordinator Kontras Haris Azhar.  Kata Anggota Watimpres, Sidarto Danusubroto, pemerintah Indonesia harus serius dalam menangani penuntasan kasus tersebut. Pasalnya kata dia, tidak ada kompromi dalam pemberantasan kasus narkoba di Indonesia. 

"Itu peristiwa 2012 kan, yang selama ini terpendam ya. Ya saatnya sekarang dibongkar lah, setuju gak. Ya dibongkar aja lah," ujarnya kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (11/08).

Dia optimis pemerintah bakal memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang justru berniat membongkar terkait peredaran barang haram tersebut.

"(Presiden siap menjamin Haris?) Ya beliau tekadnya kan mana ada kompromi beliau dengan soal narkoba, dengan soal begitu gak ada kompromi lah beliau," ungkapnya.

Selain itu kata dia, dalam pertemuan itu juga pihaknya kembali mengingatkan Presiden Jokowi untuk serius dalam penanganan-penanganan kasus-kasus pelanggaran Ham. Terutama kata dia, kasus pelanggaran Ham berat masa lalu yang masih menjadi hutang sejarah bangsa Indonesia. Dia berharap, rekomendasi Simposium 65 bisa segera di umumkan ke publik dalam waktu dekat sebagai komitmen pemerintah dalam penuntasan kasus tersebut.

"Tadi juga soal human right kita bahas juga. (Apa pak?) Ukurannya itu nawacita poin 1 dan juga RPJMN poin 8. Itu adalah program yang kemudian kita ikuti, Pak Luhut, Pak Agus dan saya di membahas masalah itu dan memang itu salah satu hutang sejarah pada generasi ini yang harus kita rampungkan dengan bijaksana," tegasnya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.