Tangkap Buaya Akan Jadi Gerakan Rakyat NTT

Buaya-buaya di NTT meresahkan warga dan wisatawan.

Senin, 15 Agus 2016 11:04 WIB

Taman Buaya di Medan. Foto: Danny Setiawan/KBR


KBR, Kupang- Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nusa Tenggara Timur (Parektif NTT) akan menjadikan lomba tangkap buaya sebagai gerakan rakyat NTT. Kepala Dinas Parektif NTT, Marius Ardu Jelamu mengatakan, hampir semua pantai di NTT memiliki buaya. 


Menurutnya, buaya-buaya itu tidak hanya meresahkan warga, tetapi juga meresahkan wisatawan. Sehingga, kata dia, buaya itu perlu ditangani pemerintah daerah.

"Dan tentu saya akan berkoordinasi dengan bapak ibu DPRD yang terhormat di provinsi untuk menjadikan gerakan ini gerakan seluruh Nusa Tenggara Timur. Karena buaya ini di seluruh Nusa Tenggara Timur luar biasa. Luar biasa mereka mengganggu kenyamanan. Di Manggarai Barat sudah ada beberapa orang yang diterkam buaya. Di pantai loh. Ini kan sangat mengganggu," kata Marius Ardu Jelamu di Kupang, Senin (15/8). 

"Bayangkan wisatawan yang sedang mandi, atau orang-orang mandi dan buaya datang menerkam. Waah itu sangat mengganggu. Kita tidak mengimbau, tidak bisa. Pemerintah harus mengamankan warganya, harus. Tidak cukup mengimbau, pasang plang, awas ini, harus melakukan gerakan nyata."

Kepala Dinas Parektif NTT Marius Ardu Jelamu menambahkan, lomba tangkap buaya akan diawali di pantai Lasiana dan pantai Kupang. Dia optimistis, lomba tangkap buaya ini juga akan menyedot banyak wisatawan dalam negeri dan manca negara.

Baca juga: Resahkan Warga, Dinas Pariwisata NTT Gelar Lomba Tangkap Buaya


Editor: Sasmito

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.