Sri Mulyani: Maknai Kemerdekaan dengan Memberi Keadilan

"Kemerdekaan ini bagaimana mewujudkan suatu bangsa yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakatnya, hak untuk hidup secara baik dengan kesejahteraan"

Rabu, 17 Agus 2016 17:03 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Keuangan Sri Mulyani memaknai kemerdekaan sebagai momen untuk semakin memperjuangkan keadilan bagi masyarakat. Sri mengatakan, keadilan itu terutama harus diusahakan negara bagi kelompok yang paling lemah, baik dalam menghadapi tantangan ekonomi maupun sosial. Kata dia, pemaknaan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan tujuan kemerdekaan adalah untuk memerangi ketidakadilan.

"Kemerdekaan ini bagaimana mewujudkan suatu bangsa yang bisa memberikan keadilan bagi masyarakatnya, hak untuk hidup secara baik dengan kesejahteraan, dan juga bagaimana kita sebagai bangsa bisa memberikan pendidikan bagi mereka yang paling lemah dan paling rawan dalam tantangan ekonomi dan sosial," kata Sri di komplek Kementerian Keuangan, Rabu (17/08/16).

Sri mengatakan, kemerdekaan harus bisa dirasakan oleh semua kelompok masyarakat. Kata dia, kemerdekaan itu harus dipenuhi, baik secara sosial dan ekonomi. Menurutnya, salah satu cara memecahkan permasalahan itu adalah mengupayakan pemerataan pendidikan untuk semua warga negara.

Hari ini, Sri menjadi pembina upacara dalam perayaan kemerdekaan RI di komplek Kementerian Keuangan. Ini merupakan kali pertama Sri menjadi pembina upacara sepulangnya setelah melepaskan jabatan direktur pelaksana di Bank Dunia dan menjabat menteri keuangan. Pada upacara itu, Sri mengenakan kebaya hijau dipadukan kain batik.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi

  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial
  • Impor Garam 3,7 Juta Ton, Susi: Bukan Rekomendasi KKP
  • Kapolri: 2018 Indonesia Banyak Agenda, Mesin Makin Panas
  • Jokowi: Masa Sudah 3-4 Tahun Masih Bawa-bawa Urusan Pilpres

RKUHP, Koalisi Kebebasan Pers Sangsi Audiensi dengan DPR Bawa Perubahan

  • BMKG : Kemarau di Aceh Berlanjut Hingga Maret
  • Israel Beli Minyak Ke ISIS
  • TC Tahap Dua TImnas, Milla Tak Panggil Evan Dan Ilham

Tidak lama lagi kita akan merayakan pesta rakyat yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang jatuh pada tahun 2019.