Soal Arcandra, Fadli Zon: Ini Kejadian Sangat Memalukan!

"Ini kejadian yang sangat memalukan. Tidak ada presedennya di dunia ini."

Selasa, 16 Agus 2016 09:54 WIB

Wakil Ketua DPR Fadli Zon. (Foto: www.dpr.go.id)



KBR, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo ceroboh dalam proses pemilihan menteri. Itu terkait penunjukan pakar teknologi pertambangan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, namun kemudian dipecat 20 hari kemudian karena masalah kewarganegaraan.

Fadli Zon mengatakan standar prosedur operasional (SOP) yang dilakukan dalam reshuffle (perombakan) Kabinet Kerja jilid II tidak jelas. Padahal menurutnya, pengecekan latar belakang secara menyeluruh semestinya harus dilakukan

"Kelihatannya pemerintahan ini tidak punya standar. Pada waktu pemilihan kabinet pertama, saya ingat sekali pada bulan Oktober 2014, bahkan ada pengecekan ke KPK. Mereka dilihat latar belakang, apakah pernah terlibat korupsi atau tidak, yang lain-lain. Apakah pernah terlibat masalah hukum atau tidak. Tapi sekarang saya tidak tahu, tidak ada lagi proses-proses seperti itu. Sehingga tidak ada standar yang jelas. Rekrutmen itu seperti tidak punya SOP begitu," kata Fadli sebelum Sidang Tahunan di DPR, Selasa(16/8).

Istana Negara resmi mengumumkan pemberhentian secara hormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar pada Senin (16/8/2016) malam. Dia diberhentikan setelah status kewarganegaraannya mencuat ke publik.

Baca: Ini Alasan Presiden Berhentikan Dengan Hormat Menteri ESDM

Arcandra disebut telah menjadi warga negara Amerika Serikat sejak Maret 2012. Dengan diterimanya kewarganegaraan baru, maka status WNI Arcandra otomatis hilang. Namun sebelum ditunjuk sebagai menteri ESDM, Archandra dikabarkan telah mengembalikan status kewarganegaraannya ke pemerintah Amerika Serikat.

Sebagai pengganti sementara, Presiden menunjuk Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Luhut Panjaitan sebagai pelaksana tugas.

Fadli meminta agar ke depan staf kepresidenan membuat standar acuan yang jelas terkait rekrutmen menteri. Standar operasi ini sangat diperlukan demi memastikan kualitas dan latar belakang orang-orang di dalam lingkaran presiden. Sehingga, ke depannya kasus serupa tidak akan terjadi.

"Ini kejadian yang sangat memalukan. Tidak ada presedennya di dunia ini," kata Fadli Zon.

Baca: DPR Beri Waktu Sepekan Cari Pengganti Menteri Arcandra

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan