Sengketa Informasi, Istri Munir Desak Hadirkan SBY

"Kalau Komisi Informasi Pusat ini memang mau serius harusnya SBY bisa dipanggil juga. Dia kan punya kewenangan untuk memanggil kan. Kalau ingin clear jelas, SBY dipanggil.

Selasa, 02 Agus 2016 16:10 WIB

Ilustrasi (Foto: KBR/Citra DP.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Suciwati, istri pejuang Hak Asasi Manusia (HAM) Munir Said Thalib mendesak Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk menghadirkan bekas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai saksi di persidangan. Ini terkait sengketa informasi hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir yang tak kunjung diumumkan oleh pemerintah.

Kata dia, KIP memiliki wewenang untuk memanggil saksi yang diperlukan dalam persidangan.

"Kalau Komisi Informasi Pusat ini memang mau serius harusnya SBY bisa dipanggil juga. Dia kan punya kewenangan untuk memanggil kan. Kalau ingin clear jelas, SBY dipanggil. Untuk keterbukaan informasi dan dia butuh kejelasan ya SBY harus bisa dipanggil," kata Suciwati di Gedung KIP Jakarta Pusat, Selasa (02/08/2016).

Dalam UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 27 C menyatakan, Komisi Informasi memiliki wewenang meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Sebelumnya, anggota TPF kasus Munir, Hendardi mengatakan setidaknya terdapat tiga kali pertemuan dengan Presiden SBY soal perkembangan hasil penyelidikan.

"Setidaknya tiga kali pertemuan sejak dibentuknya TPF pada 23 Desember 2004," ujar Hendardi.

Pertemuan itu dilakukan pada :

3 Maret 2005- Perkembangan awal hasil penyelidikan TPF
17 Mei 2005 - TPF bertemu SBY diwakili oleh Pak Marsudi Hanafi dan Asmara Nababan
 23 Juni 2005- Laporan akhir penyelidikan TPF

Penyerahan laporan hasil penyelidikan diakhiri dengan konferensi pers di Istana Negara. Kata Hendardi, dalam pertemuan terakhir itu turut dihadiri oleh Widodo AS selaku Menteri Koordinator, Politik, Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra selaku Menteri Sekretariat Negara, Sudi Silalahi selaku Sekretaris Kabinet, Andi Malarangeng selaku Juru Bicara Presiden, Hamid Awaludin Menteri Hukum dan HAM dan Jaksa Agung Abdurrahman Saleh.

Sidang sengketa informasi tersebut turut menghadirkan LBH Jakarta dan Kontras selaku pemohon dan perwakilan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) selaku termohon. Perwakilan Setneg bersikukuh hasil penyelidikan tidak ditemukan di kementeriannya.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Lies Marcoes Bicara Soal Perempuan dan Anak Dalam Terorisme

  • Begini Kata Wapres JK soal Ricuh di Mako Brimob
  • Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas
  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas

152 Napiter Mako Brimob Ditempatkan di 3 Lapas Nusakambangan

  • Abu Afif, Napi Teroris dari Mako Brimob Dirawat di Ruang Khusus RS Polri
  • Erupsi Merapi, Sebagian Pengungsi Kembali ke Rumah
  • Jelang Ramadan, LPG 3 Kg Langka di Rembang

Permintaan atas produk laut Indonesia untuk kebutuhan dalam negeri maupun ekspor sangat besar tapi sayangnya belum dapat dipenuhi seluruhnya. Platform GROWPAL diharapkan dapat memberi jalan keluar.