Satgas Lamban, Aliansi Korban Vaksin Palsu Ingin Temui Jokowi

Koordinator Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu, August Siregar mengatakan, Presiden harus mengevaluasi kinerja satgas vaksin palsu yang bekerja sangat lambat.

Sabtu, 13 Agus 2016 20:47 WIB

Aksi orangtua korban vaksin palsu di depan RS Harapan Bunda, Jakarta. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Aliansi Orangtua Korban Vaksin Palsu berharap bisa bertemu langsung dengan Presiden Joko Widodo untuk menuntut penyelesaian dan jaminan hak atas kesehatan.

Koordinator Aliansi, August Siregar mengatakan, Presiden harus mengevaluasi kinerja satgas vaksin palsu yang dinilai sangat lambat. Kata dia, Satgas juga dinilai tak transparan dan sulit diakses oleh pihak keluarga. Ia juga mengeluhkan Satgas yang tidak pernah melibatkan aliansi keluarga korban dalam setiap penanganan.

"Berarti kita terakhir memang ini harus Bapak Presiden Jokowi yang harus kita dapat jumpai untuk menyelesaikan kasus ini, kami sudah ke DPR, Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, artinya tidak ada keterbukaan dari RS Harapan Bunda, atau dari Kemenkes. Jadi kita harus langsung ini kepada orang tertinggi di republik ini, mau nggak mau," kata August ketika dihubungi KBR, Sabtu (13/8/2016).

August Siregar menduga, buruknya kinerja Satgas ini lantaran adanya konflik kepentingan. Menurutnya, tim Satgas terdiri atas perwakilan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) yang sebetulnya merupakan pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kemunculan vaksin palsu.

"Bagaimana seorang Kemenkes, BPOM, karena kelalaiannya terjadi vaksin palsu, dia terlibat di dalam satgas, terjadi lah conflict of interest," ujarnya.

Baca juga:

Akibat buruknya kinerja Satgas dan pihak rumah sakit, kata August, mayoritas dari 600an anak yang diduga korban vaksin palsu, belum ditangani dengan baik. Menurut August, tuntutan aliansi agar anak mereka dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak pernah dipenuhi. Akibatnya, keluarga korban hilang kepercayaan kepada Kementerian Kesehatan maupun pihak rumah sakit.

"Vaksin ulang itu kan ada prosedurnya, jangan ujug-ujug, kita nggak tahu mana yang palsu, mana yang enggak," tuturnya.



Editor: Nurika Manan

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

SPDP Pemimpin KPK, Jokowi Minta Tak Gaduh

  • Wiranto: Jual Saja Lapas Cipinang untuk Bangun Lapas di Pulau Terpencil
  • Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi
  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum

Kuasa Hukum: Ada Gangguan di Otak Setnov

  • Beredar Surat Dari Novanto Soal Jabatannya, Fahri Hamzah: Itu Benar
  • Gunung Agung Meletus, Warga Kembali Mengungsi
  • Kasus PT IBU, Kemendag Bantah Aturan HET Beras Jadi Biang Penggerebekan