Presiden Perintahkan Kajian Lingkungan Strategis di Kendeng

"Diperlukan kira-kira satu tahun lah ya, studi itu. Jadi nanti hasil studi itu lah yang akan menjadi rujukan bagi kita semua,

Selasa, 02 Agus 2016 18:35 WIB

Ilustrasi: Aksi perempuan kendeng menyemen kaki di depan istana kepresidenan Jakarta. (Foto: KBR/Wydia A.)



KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menghentikan sementara izin pembangunan pabrik semen di kawasan pegunungan Kendeng, Jawa Tengah. Keputusan ini diambil setelah Presiden bertemu dengan perwakilan warga   sore ini.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki mengatakan, Presiden juga memerintahkan dilakukan kajian lingkungan hidup strategis. Kata dia, kajian akan melibatkan sejumlah kementerian (kementerian lingkungan hidup, ESDM, Kemendagri) dan pemerintah daerah yang dipimpin oleh KSP.

"Diperlukan kira-kira satu tahun lah ya, studi itu. Jadi nanti hasil studi itu lah yang akan menjadi rujukan bagi kita semua, bagi pemerintah daerah, pusat, investor termasuk masyarakat. Saya kira ini jalan keluar yang baik, bagi kemelut persoalan pabrik semen ini," kata Teten seusai bertemu warga Kendeng di Istana, Selasa (2/8/2016).

Teten menambahkan, selama kajian dilakukan, maka izin pertambangan di wilayah Kendeng juga tidak boleh dikeluarkan.

Menurut Teten, nantinya Presiden bakal mengajak PT Semen untuk berdialog dengan masyarakat Kendeng dan pemerintah daerah.

"Juga pak presiden akan mengajak ke PT Semen juga berdialog dengan masyarakat kendeng, termasuk juga dengan pemerintah daerah," ujar Teten.


Sementara perwakilan warga Kendeng, Gunretno berharap kesepakatan ini segera ditindaklanjuti. Kata dia, warga siap diajak berdialog

"Ini segera ditindaklanjuti secepatnya, sama pabrik semen, izin-izin dihentikan, kajian lingkungan strategis siap dimulai, warga siap diajak rembugan, karena selama ini memang total tidak pernah diajak rembukan," kata dia.

Warga Kendeng melakukan protes menolak pembangunan pabrik semen lebih dari dua tahun. Warga menilai keberadaan pabrik semen bakal merusak tata air. Berbagai aksi dilakukan, di antaranya menyemen kaki di depan Istana. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

KPPU Belum Temukan Indikasi Monopoli PT IBU

  • Menristek Bakal Tindak Dosen HTI Sesuai Prosedur
  • PUPR Kejar Sejumlah Ruas Trans Sumatera Beroperasi 2018
  • Kelangkaan Garam, Kembali ditemukan Garam Tak Berlogo BPOM

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.