Warga menggelar aksi mogok makan mendesak pemda menuntup tambang di Gunung Tumpang Pitu. Foto: ANTARA



KBR, Banyuwangi - LSM Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur mendesak Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Gubernur Jatim, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengkaji ulang izin tambang emas di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

Direktur Eksekutif Walhi Jatim, Rere Christianto mengatakan, pengkajian ulang izin tambang emas  di Gunung Tumpang Pitu perlu dilakukan sebab  meski belum beroperasi dampak dari penambangan emas ini sudah mulai dirasakan masyarakat sekitar.

Kasus yang terbaru, kata Rere, terjadinya banjir lumpur di kawasan Gunung Tumpang Pitu pada pekan lalu, yang disebabkan karena penggundulan hutan di Gunung Tumpang Pitu dimana dilakukan oleh PT  Bumi Suksesindo.

Dan akibat banjir lumpur tersebut, dampak yang paling terasa saat ini, kata dia, di sektor pariwisata dan perikanan. Yang mana, ratusan nelayan di kawasan Pelabuhan Pancer tidak bisa melaut karena sepinya tangkapan ikan. Hal itu diakibatkan laut di wilayah pancer tercemar lumpur. Selain itu, kawasan wisata Pulau Merah juga sepi pengunjung.

“Ini adalah merupakan penegasan dari seluruh keresahan yang sudah diungkapkan warga jauh sebelumnya ketika pertambangan sudah dimulai. Saya pikir ini harus menjadi catatan oleh bupati maupun kementerian lingkungan hidup. Saya sampai sekarang belum melihat ada satu niatan meninjau kembali munculnya pertambangan di sini (Tumpang Pitu-red),” kata Rere Chirtanto (26/8/2016).

Direktur  Eksekutif WALHI Jawa Timur, Rere Chirtanto menambahkan, kawasan Gunung Tumpang Pitu merupakan  kawasan budi daya masyarakat sekitar. Sehingga jika kawasan itu dirusak maka masyarakat terganggau.

Gunung Tumpang Pitu, kata Rere, merupakan tumpuan warga Pesanggaran, mulai dari sektor pertanian, pariwisata hingga perikanan.  Untuk itu Walhi mendesak pemerintah daerah Banyuwangi maupun Gubernur untuk mempertimbangkan keberadaan pertambangan emas di Gunung Tumpang Pitu.

WALHI menilai, surat terguran yang dilayangkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar anas terhadap PT BSI selaku kuasa pertambangan, hanya bersifat seremonial saja. Sebab hal itu tidak membuat penambangan emas tersebut berhenti.

Baca juga:
Terdampak Banjir Lumpur Tumpang Pitu, Nelayan Pencer Banyuwangi Tak Melaut
Presiden Jokowi Diminta Cabut Izin Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu


Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi secara resmi memberikan teguran tertulis kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku pemegang izin pertambangan emas di Bukit Tumpang Pitu. Teguran ini terkait belum selesainya pembangunan enam dam, sesuai dokumen lingkungan PT BSI.

Surat teguran itu diserahkan langsung oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di kantor PT BSI di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

“Saya (sebelumnya) tidak pernah mengantar surat sendiri. Ini (saya lakukan) supaya jadi perhatian PT BSI,” kata Bupati Abdullah Azwar Anas, Senin (22/8/2016).

Saat ini PT BSI baru menyelesaikan pembangunan tiga dari enam dam yang dijanjikan. Akibatnya, hujan deras yang mengguyur Banyuwangi dalam beberapa hari terakhir menghanyutkan lumpur dan sampah sampai ke hilir, termasuk ke Sungai Katak, yang lantas berujung di Pantai Pulau Merah.

“Kita berharap normalisasi Sungai Katak. Ini saya minta segera dibereskan dalam jangka pendek,” tegas Abdullah Azwar Anas.

Baca juga:
Banjir Lumpur Pulau Merah Banyuwangi, Ini Jawaban Perusahaan Tambang
Banjir Lumpur Pulau Merah, Bupati Banyuwangi Tegur Langsung PT BSI





Editor: Quinawaty 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!