Pemberhentian Menteri Arcandra, Luhut: Akibat Informasi Tak utuh Pada Presiden

"Kan bisa aja terjadi informasi yang tidak utuh didapat gitu. Itu kan satu hal yang dimana saja terjadi. Yang penting barulah presiden mengambil keputusan yang pas ya menghentikan."

Selasa, 16 Agus 2016 21:03 WIB

Pemberhentian Menteri Arcandra, Luhut: Akibat Informasi Tak utuh Pada Presiden

Pemberhentian Menteri Arcandra, Luhut: Akibat Informasi Tak utuh Pada Presiden

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menepis anggapan istana kecolongan soal dwikewarganegaraan Eks Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Terpilihnya Arcandra, kata dia, akibat adanya informasi yang tidak utuh kepada Presiden Joko Widodo.

"Kan bisa aja terjadi informasi yang tidak utuh didapat gitu. Itu kan satu hal yang dimana saja terjadi. Yang penting barulah presiden mengambil keputusan yang pas ya menghentikan. (Bisa disebut kecolongan?) Ah ndak, saya kan sudah bilang tadi, kau makan kan pakai sendok, bisa aja kegigit batu kan," ujar Luhut Binsar Panjaitan di Gedung Kementerian ESDM Jakarta Pusat, Selasa (16/08/2016).

Saat ditanya mengenai imbas terhadap tokoh di istana yang mengusulkan Arcandra sebagai menteri, Luhut mengatakan pemberhentian Arcandra tidak berdampak.

"Ndak ada dampaknya apa, biasa-biasa aja. Ndak ada (pencopotan) siapa yang mau dicopot? Siapa yang mengusulkan? Ya mana saya tahu yang jelas bukan saya yang ngusulin," ujarnya.

Kemarin, Presiden  memberhentikan Archandra sebagai Menteri ESDM. Ini menyusul kewarganegaraan ganda yang dimiliki Arcandra, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. Indonesia tidak menganut dwikewarganegaraan seperti yang tercantum dalam UU Nomor 12 Tahun 2006. Status warga negara Indonesia Arcandra otomatis gugur setelah dia mengucap sumpah setia kepada Amerika Serikat, Maret 2012 lalu.

Arcandra diberhentikan setelah 20 hari dilantik sebagai menteri. Dalam masa jabatan yang singkat itu Arcandra dituding telah memperpanjang izin ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia hingga Januari 2017.


Editor: Rony Sitanggang


Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

DPR Sahkan UU Pemilu, Jokowi : Sistem Demokrasi Berjalan Baik

  • Gerindra Yakin MK Batalkan Pasal Pencalonan Presiden di UU Pemilu
  • UU Pemilu Untungkan Jokowi
  • Hampir Empat Bulan, Jadup Banjir Aceh Tenggara Belum Cair

Perkawinan anak dibawah usia minimal, menjadi hal memprihatinkan yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah apabila benar-benar ingin melindungi anak-anak sebagai generasi penerus Bangsa.