Bawaslu bersama menteri dan kepala daerah menghadiri hasil penelitian Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Hotel Aryaduta, Jakarta. Foto: Randyka Wijaya/KBR



KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyebut provinsi Papua Barat, Aceh dan Banten menjadi daerah paling rawan dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu).

Ketua Bawaslu, Muhammad mengatakan, dengan tingginya tingkat kerawanan itu tak menutup kemungkinan muncul konflik. "Kalau yang rawan berat bisa jadi, bisa jadi kalau kita tidak mengantisipasi," imbuh Muhammad di Hotel Aryaduta Jakarta, Senin (29/08/2016).

Hari ini, Senin (29/8/2016), Bawaslu menerbitkan hasil penelitian Indek Kerawanan Pemilu (IKP) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017. Di situ, ada tiga daerah masuk kategori rawan tinggi dengan skor tiga hingga lima. Muhammad mengatakan, kemungkinan terdapat reaksi tidak terima dari sejumlah daerah yang disebutkan.

"Nanti mungkin ada reaksi-reaksi dari para Gubernur atau Bupati, Walikota yang mungkin saja tidak menerima daerahnya disebut rawan. Tapi kita bisa menyampaikan melalui data. Kalau di tingkat Gubernur itu ya, Aceh, Banten, Papua dan Papua Barat. Itu hampir rawan di semua dimensi. Dimensi penyelenggaranya, dimensi  kontestasinya dan dimensi partisipasi pemilihnya," sambungnya.

Skor IKP Provinsi Papua Barat adalah yang paling tinggi yakni sebesar 3,381. Kedua adalah Provinsi Aceh yakni sebesar 3,327 dan urutan ketiga adalah Provinsi Banten yakni sebesar 3,147.

Semantara itu, daerah rawan pemilu katagori sedang di antaranya, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung dan Gorontalo.

Penelitian itu dilakukan di 101 titik yang bakal menyelenggarakan Pilkada serentak 2017 mendatang. Penyusunan IKP secara rutin dilakukan sejak tahun 2014. Bawaslu juga telah menyempurnakan konsep dan metode setiap tahunnya.

IKP tersebut menjadi alat pendeteksi awal kerawanan tiap daerah dalam menyelenggarakan pemilu. Muhammad tak menampik, jika daerah dengan potensi kerawanan tinggi dapat memicu konflik.

Kata dia, dari 101 daerah yang diteliti mempunyai potensi rawan masing-masing. Oleh karena itu, Muhammad berharap dengan IKP tersebut semua orang dapat berpartisipasi untuk mencegah munculnya konflik.

"Karena semakin dini kita mencegah suatu potensi pelanggaran, itu semakin sedikit pelanggaran yang terjadi," ujar Muhammad.

Turut hadir dalam peluncuran IKP tersebut sejumlah pejabat negara. Di antaranya Menteri Dalam Negeri Tajhjo Kumolo, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Kepala Badan Intelejen Negara Sutiyoso, Jaksa Agung M Prasetyo, Ketua Komisi II Rambe Kamirul Zaman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Juri Ardiantoro, Ketua Dewan Kerhomatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie, serta Gubernur, Bupati dan Walikota yang daerahnya menyelenggarakan Pilkada 2017.




Editor: Quinawaty
 

Bagikan berita ini :

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!