Moratorium Izin Pabrik Semen, Warga Kendeng Tunggu SK Presiden

"Mestinya yang dilakukan dulu adalah Pak Jokowi membuat Surat Keputusan dulu, membuat surat keputusan untuk menghentikan semua kegiatan,"

Selasa, 02 Agus 2016 20:38 WIB

Ilustrasi: Aksi warga Kendeng menyemen kaki di depan Istana Presiden. (Foto: KBR/Wydia A.)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta- Perwakilan warga Kendeng, Pati Jawa Tengah Gunretno berharap Presiden Joko Widodo menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan dengan warga   hari ini dengan mengeluarkan Surat Keputusan dengan segera. Kata Gunretno, mereka di hadapan Presiden telah menyampaikan penolakan pabrik semen berdiri di wilayah mereka dengan beberapa alasan seperti pelanggaran aturan.

Kata Gunretno berdasar pertemuan warga Kendeng dengan asosiasi semen atas undangan Luhut Panjaitan selaku Menkopolhukam waktu itu serta Siti Nurbaya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didapati bahwa saat ini semen dalam kondisi over produksi. Karenanya warga mempertanyakan mengapa pabrik semen dipaksakan untuk tetap ada di Pegunungan Kendeng hingga membuat keresahan masyarakat. Dari apa yang disampaikan itu, kata Gunretno, Presiden menyanggupi untuk menghentikan sementara pembangunan pabrik semen di Kendeng.

"Mestinya yang dilakukan dulu adalah Pak Jokowi membuat Surat Keputusan dulu, membuat surat keputusan untuk menghentikan semua kegiatan, setelah itu dari para ahli yang ditunjuk oleh beberapa kelembagan Kementerian ini siapa ya musti dibicarakan bersama-sama. Jangan sampai masyarakat tidak dilibatkan, musti dilibatkan," ujar Gunretno kepada KBR (2/8/2016)  

Atas kesepakatan itu, pendirian tenda ibu-ibu Kendeng di depan Istana Negara diakhiri hari ini, namun untuk tenda ibu-ibu yang selama ini didirikan di tapak pabrik semen selama dua tahun itu, baru akan dihentikan setelah Presiden mengeluarkan SK soal putusan ini. Mengenai izin yang dihentikan sementara selama satu tahun ini, ia mengaku puas dengan keputusan itu.

"Dari proses awal dulu-dulur Kendeng tolak pabrik semen dan konsisten. Kita itu tidak hanya pokokke, selalu ajak rembugan tapi selama beberapa tahun ini belum pernah tercapai ya untuk ini ya apalagi langsung ke Pak Presiden ya puaslah. Puas tetapi harus tetap dikawal terus," kata dia.  
 
Ia menyebut pembangunan pabrik semen di Kendeng saat ini sudah sekira 90 persen namun itu pun ia menyebutnya bukanlah sebuah kesalahan warga karena pihak perusahaan semen selama ini tidak pernah bisa diajak rembugan (bicara).

"Maka itu kalau pemerintah atau negara itu itung-itungan persoalan uang yang sudah dikeluarkan sudah begitu besar itu jadi pertimbangan, itu harus ditimbang lebih dalam ya. Dengan itu diteruskan secara ekonomi akan merugikan atau tidak karena dampak lingkungannya itu lebih besar," pungkasnya.

Baca:

Moratorium Pabrik Semen di Kendeng


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Dirjen AHU Freddy Harris soal Pencabutan Badan Hukum Ormas HTI

  • Bagi-Bagi Kopi di Filosofi Kopi 2
  • (Wawancara) Batal Temui Luhut, Senator Australia Kecewa
  • PDIP: Jika Tak Kompak Dukung Pemerintah, Silakan PAN Keluar Dari Koalisi
  • Indonesia Turki Sepakati Perangi Terorisme Lintas Negara
  • Alasan Polisi Hentikan Kasus Kaesang

Menteri LHK Ingin Setop Permanen Pemberian Izin Hutan Primer dan Lahan Gambut

  • Stok Langka, Pembelian Garam di Solo Mulai Dibatasi
  • Cina Bersiap Hadapi Konflik dengan Korea Utara
  • Tunggak Gaji Pemain, Sejumlah Klub di Cina Masuk Daftar Hitam

Indonesia mengalami masalah ketimpangan (inequality) dan tengah berupaya memeranginya. Simak perbincangannya hanya di Ruang Publik KBR, Rabu 26 Juli 2017 pukul 09.00-10.00 WIB.