Karhutla, Tito Janjikan Pencegahan dan Penegakan Hukum

"Terutama di bagian pencegahan lebih aktif, agar masyarakat mengubah budaya membakar. Kita sekarang bekerja di tahap pemadaman dan penegakan hukum."

Senin, 29 Agus 2016 21:09 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) didampingi Kapolres Kampar AKBP Edi Sumardi (dua kiri) ketika meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Desa Rimbo Panjang, Kampar, Riau, Senin (29/8). (

KBR, Jakarta- Kapolri Tito Karnavian menyebut penanganan kebakaran hutan dan lahan akan terfokus pada upaya pencegahan dan penegakan hukum. Itu sebab, kata Tito,kepolisian terus mendorong berbagai pihak terutama di daerah untuk lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat soal pembakaran lahan.

Tito pun mengklaim penegakan hukum, baik perorangan maupun korporasi akan dilakukan. Kata dia, besok akan mendiskusikan soal kemungkinan ada lagi korporasi yang terlibat kebakaran lahan dan hutan.

"Presiden juga sudah menugaskan Kapolri Panglima TNI, KLHK, BRG, Menko PMK, Menko Ekonomi, terutama di bagian pencegahan lebih aktif, agar masyarakat mengubah budaya membakar. Kita sekarang bekerja di tahap pemadaman dan penegakan hukum.  Saya sudah pesan ke kapolda, kalau kooporasi salah, ya tuntaskan. Saya besok akan diskusikan kemungkinan ada korporasi yang terlibat kebakaran. kita akan proses hukum dan back up dari mabes polri," ujar Tito saat berkunjung ke Pekanbaru, Senin (29/8/2016).

Tito  memastikan akan ada dukungan penuh dari pemerintah pusat, untuk menangani kebakaran lahan dan hutan, semisal dukungan peralatan karhutla.

"Memang masih ada problema yang harus didukung, dikerjakan oleh tingkat lokal, tapi memang ada yang perlu dukungan dari pusat, seperti dukungan sumur bor atau kendaraan air dengan tank," katanya.

Tito   membeberkan ada dua masalah dalam karhutla yang cukup sulit diatasi tim. Di antaranya, faktor alam yang membuat kebakaran semakin membesar, titik api semakin banyak dan berpindah, serta curah hujan yang rendah. Kedua adalah masalah lokasi kebakaran.

"Masalah lokasi, yang tidak bisa dilalui ini sulit, air juga kurang. kita butuh dukungan, termasuk BRG (Badan Restorasi Gambut) untuk membangun sumur bor, peralatan juga ditambah, kendaraan air dengan tank, itu lebih kecil sehingga masuk ke titik-titik. Perlengkapan perorangan yang bisa digendong, ini diperbanyak," Pungkas Tito.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Perlambat Izin Usaha, Jokowi Siap Hajar Petugas

  • Kasus Novel Jadi Ganjalan Jokowi pada Pemilu 2019
  • Jokowi Perintahkan Polisi Kejar MCA sampai Tuntas
  • MKD DPR: Kalau Ada yang Bilang 'DPR Rampok Semua', Bisa Kami Laporkan ke Polisi
  • Kapolri Ancam Copot Pejabat Polri di Daerah yang Gagal Petakan Konflik Sosial

DPR dan Pemerintah Belum Sepakati Definisi Teroris, Pembahasan RUU Terorisme Diperpanjang

  • Polda Kaltim Tetapkan Nakhoda Kapal Berbendera Panama Jadi Tersangka
  • Suciwati: Pak Jokowi, Mana Dokumen TPF Munir?
  • Abaikan Pergub, Dua Pelanggar di Lhokseumawe Dicambuk di Ruang Terbuka

Anda berencana ke luar negeri? Ingin beli oleh-oleh, tapi takut kena pajak? Pada 1 Januari 2018, pemerintah menerbitkan regulasi baru untuk impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.