Jikalahari: Titik Panas di Riau Terbanyak di Lahan Korporasi

"Untuk yang HTI itu sebagian besar kan memang bagian di grup dari grup besar di Riau, APP dan APRIL"

Rabu, 17 Agus 2016 22:49 WIB

Helikopter BNPB jenis MI-8 melakukan pengeboman air di atas areal hutan dan lahan yang terbakar di Desa Medang Kampai, Dumai, Riau, Selasa (9/8). (Foto: Antara)

AUDIO

{{ currentTime | hhmmss }} / {{ track.duration / 1000 | hhmmss }}



KBR, Jakarta-  Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Hutan Riau (Jikalahari) Woro Supartinah membeberkan ratusan hotspot yang ada di konsesi perusahaan di Riau. Data yang dikumpulkan Jikalahari   terpantau  346 hotspot  pada kurun 8 hingga 14 Agustus 2016 dari konfidensial 0 hingga 100 persen.

Kata Woro, 107 Hotspot ada di wilayah konsesi HTI, 19 titik ada di HGU, selebihnya di areal konservasi, namun yang tertinggi terdapat di areal moratorium hingga mencapai 199 titik.

"Untuk yang HTI itu sebagian besar kan memang bagian di grup dari grup besar di Riau, APP dan APRIL, dan yang berulang-berulang misalnya untuk APP di Arara Abadi, kemudian BDL, kalau untuk April, SRL juga konsesi yang secara reguler kita pantau ada hotspot," ungkap Woro kepada KBR (17/6/2016).

Woro  menyangsikan penegakan hukum bagi perusahaan-perusahaan yang terlibat karhutla di konsesinya. Ini karena sebelumnya kepolisian Riau mengeluarkan SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat kasus kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini, kata Woro, Jikalahari masih menuntut untuk pencabutan SP3 yang diberikan kepada perusahaan tersebut.

"Kalau untuk penanganan hukum, hotspot sebenarnya sebagai satu indikator saja, tapi sebenarnya ketika sudah di ground check memang ada kebakaran, itu kemudian kepolisian dan KLHK melakukan penyidikan. Nah kalau kita lihat dari proses penegakan hukum yang dilakukan dua tahun ke belakang kita melihat ada kemunduran atau kondisi stuck salah satunya kalau kita lihat dari dikeluarkannya SP3 kepada 15 perusahaan dari 18 perusahaan yang terindikasi atau terlibat karhutla di area konsesinya," sebut Woro.

Konsesi Perusahan

Direktur Utama PT Sumatera Riang Lestari (SRL), Syamsul Bahri membantah adanya kebakaran dalam konsesi perusahaannya. Menurutnya, terdapat titik api di antara konsesi PT SRL dengan kebun sawit milik PT Priatama sejak  7 Agustus 2016.

Syamsul mengklaim kawasan hutan produksi itu adalah milik negara, bukan konsesi milik perusahaan. Karena kebakaran itu terjadi di dekat konsesi, maka menurut Syamsul, pihaknya ikut aktif memadamkan api tersebut agar tidak masuk ke dalam areal perusahaan. Saat ini pemadaman telah dilakukan hampir 95 persen.

"Kita malah lebih maju dari pada hotspot karena kita punya pemantauan langsung di lapangan. Kita juga punya CCTV di lapangan jadi ini kejadian di SRL ini  bukan di dalam SRL, tapi di open access SRL Rupat antara SRL dengan Kebun Priatama. Tanggal 7 saya sudah laporkan ke Dirjen PHPL Kementerian LHK. Kita padamkan, sampai sekarang masih memadamkan. (Jadi di luar konsesi?) Di Luar Konsesi itu," klaim Syamsul kepada KBR, Rabu  (17/8/2016).

Syamsul menambahkan, pengecekan serta antisipasi kebakaran selama ini telah dilakukan oleh pihak perusahaan meski yang terdeteksi masih berupa titik panas (hot spot), belum titik api (fire spot).

"Satelit kan kadang-kadang bias, NOAA segala macam itu kadang hot spot saja bukan fire spot. (Ada penanggulangan untuk hot spot atau menunggu fire spot dulu?) Tetap. Kalau ada berita hot spot kita langsung koordinat itu dicek. Tapi mayoritas hot spot bukan fire spot. Banyak di lapangan itu kan panas bumi kadang termonitor hot spot. (Artinya tidak perlu nunggu kebakaran dulu?) Tidak, kita patroli, kalau sudah cuaca ekstrim, kita kan punya fire danger rate-nya, kalau sudah ekstrim kita patroli 24 jam di titik rawan," jelasnya.

PT SRL termasuk salah satu perusahaan yang mendapat Surat Perintah Penghentian Penyidikan Perkara (SP3). Namun terkait dikeluarkannya SP3 itu, Syamsul menyebutnya sebagai wewenang kepolisian.  

"Itu kewenangan kepolisian ya, (tanggapan perusahaan sendiri terhadap penghentian ini?) Kan kebakaran, seperti saya bilang tadi kan itu semua sumbernya dari luar," pungkasnya.


Sudah Turun

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Riau Edwar Sanger menyatakan bahwa titik api di Riau sudah menurun drastis berdasarkan akumulasi data sebelumnya yang menyebutkan ada 278 titik, kini tinggal 22 titik.


“Sudah turun, tinggal 22 (titik),” jelas Edwar kepada KBR, Rabu (17/8).

“Tinggal di Rohil, dumai, sama rohul. Yang 22 titik ini confidencenya di atas 70%. Jadi, bisa saja yang kemarin atau tadi pagi ini sedang pendinginan, tapi masih panas,” tambahnya.


Edwar menyatakan   belum dapat mengkonfirmasi apakah yang terbakar itu termasuk lahan konsesi atau hanya masyarakat.

“Biasanya itu bervariasi. Belum ada laporan kepada kami apakah itu konsesi atau masyarakat. Sejauh ini lahan masyarakat, yang berbatasan dengan lahan konsesi,” pungkasnya.


BPBD Riau juga menegaskan bahwa penurunan jumlah lahan yang terbakar pada tahun ini sudah menurun drastis jika dibandingkan dengan tahun lalu.

“Di Riau secara keseluruhan itu sejak Januari ada 2039 Hektare kalau tidak salah, jauh penurunannya dari tahun lalu,” tukas Edwar.


“Water bombing, kemudian pemadaman darat, setelah itu modifikasi teknologi cuaca dengan membuat hujan buatan, itu yang dilakukan,” jelasnya dalam menangani titik api hari ini.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

Beri Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Gubernur Yogyakarta Pastikan Tindak Tegas Pelaku Aksi Intoleransi

  • Sebagai Panglima Tertinggi, Jokowi Perintahkan Bawahannya Tak Bikin Gaduh
  • Kalau Tak Setuju Ide Tes Keperawanan, Jangan Menyerang!
  • Jokowi: Kita Lebih Ingat Saracen, Ketimbang Momentum
  • SBY Bertemu Mega di Istana, JK: Bicara Persatuan
  • 222 Triliun Anggaran Mengendap, Jokowi Siapkan Sanksi Bagi Daerah

Demi Kesetaraan, Kemenhub Berkeras Batasi Tarif Taksi Online

  • Kasus Hakim Praperadilan Setnov Segera Masuk Sidang Panel KY
  • Kasus Pribumi, Polri Masih Kaji Laporan terhadap Anies Baswedan
  • Pernikahan Usia Anak di NTB Masih Tinggi